Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Dalam beberapa tahun terakhir, karena protes dan penolakan oleh orang tua siswa, perselisihan tentang penerimaan DKI oleh Jakarta telah menjadi fitur utama dari laporan ini.

Insiden protes dan penolakan orang tua siswa. Karena penerapan standar usia pada tahun 2020, DKI Jakarta telah menerapkan partisi baru (PPDB) untuk persyaratan penerimaan siswa, yang membuat banyak calon siswa tidak dapat diterima

Demonstrasi ini Demonstrasi diadakan di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (29/6/2020) di Jalan Sudirman di Jakarta Pusat.

Arist Merdeka Sirait, ketua Komite Anak Nasional yang berpartisipasi dalam parade, mengumumkan penentangannya terhadap adopsi pilihan baru di semua saluran seleksi, terutama di jalur zonasi, berdasarkan usia, termasuk keputusan Direktur Biro Pendidikan DKI Jakarta 501 pada 2020.

Penilaian orang tua terhadap Keputusan Kadisdik No. 501/2020 tentang PPDB tahun 2020/2021 tahun sekolah tidak tersedia karena memilih siswa berdasarkan usia.

Selain itu, hanya 40% kuota zonasi di SMA PPDB juga dianggap bertentangan dengan Pasal 11, paragraf 2, Anggaran Federal No. 44 tahun 2019, yang mensyaratkan bahwa zonasi jalan harus mewakili setidaknya zonasi jalan. 50% dari kapasitas sekolah. .

Penjelasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2019 Permendikbud 44

Dalam dialog dengan orang tua, Sutanto menjelaskan bahwa pada 2019 Permendikbud 44, setidaknya 50% dari ruang partisi diperlukan. Siswa potensial yang dekat dengan sekolah memenuhi syarat untuk kuota ini.

“Gagasan sekolah umum menunjukkan bahwa pemerintah ada untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Nah, sekolah umum adalah prioritas untuk melayani masyarakat.” Masyarakat di daerah itu, seperti sekolah di Jakarta di Jakarta utara, berasal dari sekolah di Jakarta utara. Siswa potensial diprioritaskan, dan sisanya lebih jauh, “kata Sutanto.

Konfirmasikan bahwa kuota (keluarga miskin) adalah 15% dan jalur transfer 5%. Kemudian, sisanya adalah cara untuk mencapai dan beradaptasi dengan cara lain. Sutanto berkata, Permendikbud memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah, yang dapat dimonitor secara terperinci untuk setiap daerah melalui panduan teknis PPDB. Pemerintah daerah dapat meningkatkan jumlah tiga jalur utama dalam PPDB, selama mereka tidak di bawah batas usia minimum bukan persyaratan utama

Menurut Sutanto, persyaratan usia adalah persyaratan berikutnya dalam Permendikbud. Ia menunjukkan bahwa syarat utama adalah empat baris pertama.

“Ini adalah referensi pertama yang digunakan, dan usia adalah kondisi berikutnya. Jadi syarat utamanya adalah empat hal ini, “kata Sutanto. Solusi PPDB DKI Partition Line Jakarta-Menurut Sutanto, pihaknya merupakan insiden kontroversial yang terjadi di Jakarta Jumat lalu (26/6/2020) PPDB memberikan solusi kepada kepala lembaga pendidikan DKI Nahdiana, solusinya adalah meningkatkan jumlah siswa di kelas, misalnya, idealnya, di kelas, jumlah siswa di kelas menengah akan meningkat menjadi 40. — -Kedua, tambahkan jumlah ruang kelas ke jumlah siswa ideal, sehingga siswa dapat secara otomatis ditambahkan ke kelas.

Ketiga, pindahkan siswa yang tidak dikelola oleh PPDB DKI Jakarta untuk memasuki sekolah swasta dengan bantuan Kartu Smart Jakarta. — – “Tiga hal ini adalah solusi kami untuk saat ini, mereka hanya perlu menghabiskan waktu,” kata Sutanto.

Kemendikbud telah menjadi jembatan keinginan siswa dari orang tua — — Menurut kesimpulan ini, salah satu siswa Orang tua mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara langsung menentukan usia berdasarkan persyaratan PPDB. Mereka meminta agar PPDB dibatalkan karena bertentangan dengan Permendikbud 44 pada tahun 2019.

“Memang, usia adalah usia terakhir di Permendikbud Namun, apa yang dilakukan DKI Jakarta secara langsung adalah batasan usia, sehingga PPDB harus memiliki orang tua mengatakan: “Itu dibatalkan karena konflik dengan Permendikbud.” Dalam hal ini, Sutanto memastikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memenuhi harapan orang tua.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelesaikan masalah orang tua di Kantor Pendidikan di Jakarta. Hasil dengar pendapat juga dibawa ke pertemuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tindakan lanjutan,” kata Sutanto.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus secara aktif memenuhi keinginan orang tua siswa untuk menemukan solusi bagi perselisihan PPDB.

Penulis: Firda Fitri Yanda / Penerbit: Fonds Delani

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *