TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah merumuskan 8 rencana khusus untuk memprediksi dampak ekonomi dari epidemi COVID-19 pada koperasi dan UMKM negara tersebut.

Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, dalam pertemuan virtual dengan Komite Keenam DPR-RI di Jakarta, Kamis (2/4/2020), dia mengatakan bahwa 8 rencana sedang dipersiapkan khusus untuk mengurangi Dampak COVID pada departemen KUMKM.

“Dia berkata:” Kami pertama kali mengusulkan rencana stimulus daya beli untuk usaha kecil dan menengah dan produk koperasi. Ini dikomunikasikan pada pertemuan terbatas yang dipimpin oleh Presiden Yokowi, dan telah disetujui oleh sekitar 2 triliun Rs, “katanya.

Di sisi lain, prosedur kedua mendukung dan menyederhanakan” jarak sosial “Tetapi pada saat yang sama blokade juga dapat memainkan peran yang baik.” Kami bekerja sama dengan 9 klaster makanan dan komunitas BUMN, dan ada kelompok program belanja di warung terdekat untuk mendorong gerakan sosial. Program ini sebenarnya di tingkat RT, dan di tingkat tetangga kios, kami mendapatkan pasokan barang sehingga mereka juga bisa menjual ke tetangga secara online. Toko online sederhana akan dapat membeli dari tetangga ke rumah mereka masing-masing, “katanya.

Ketiga, rencana restrukturisasi dan subsidi kredit untuk usaha mikro masih dalam pembicaraan dengan Kementerian Keuangan.

Tidak. Rencana keempat, melalui reorganisasi kredit khusus yang disediakan oleh LPDB KUMKM untuk koperasi.

Rencana kelima juga mendorong penyediaan masker untuk staf medis dan warga negara biasa, antara lain, mendorong olahraga bagi siapa saja yang terpaksa meninggalkan rumah dan mengundang dari berbagai daerah. Orang-orang di UMKM menggunakan masker.

Kemenkop dan UKM juga telah memproduksikan koperasi dan UMKM dengan menyediakan masker distribusi, pembersih tangan dan APD (alat pelindung diri) yang saat ini dibutuhkan oleh petugas kesehatan. – –Sebagai rencana keenam, rencana itu berupaya memasukkan sektor-mikro, yang merupakan sektor terbesar dan paling rentan terhadap COVID-19 dalam kelompok penerima kartu sebelum bekerja setiap hari. Dia berkata: “Tidak. Tujuh poin juga sangat penting, yaitu bantuan tunai langsung. Kementerian Keuangan sedang menyiapkan anggaran, tetapi kita bisa menjadi salah satu distributor bantuan langsung ini, yang merupakan bantuan sosial tambahan.

Kemudian, mengaitkan rencana masa depan dengan perpajakan, pihaknya mengusulkan PPh 21, pajak penghasilan impor, PPh 25, yang dapat melonggarkan pengembalian nilai tambah KUMKM. Teten mengatakan: “Kami berharap delapan langkah mitigasi ini Ini akan memiliki dampak ekonomi positif pada pemangku kepentingan KUMKM. “(*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *