Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pedesaan, Wilayah Rentan dan Keimigrasian (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan perkembangan pengalokasian Dana Pedesaan BLT kepada ketua Komite Penghapusan Korupsi (KPK).

Abdul Halim (Abdul Halim) atau menteri yang biasa dikenal dengan Gus mengungkapkan bahwa dari awal pandemi Covid-19 hingga 8 Juli 2020, sekitar 74.865 desa telah menerima dana desa, terhitung dari 99% dari total 74.953 desa adalah desa di seluruh Indonesia.

“Mengapa tidak 100%, karena masih ada beberapa desa yang belum diselesaikan secara administratif, sehingga Kementerian Dalam Negeri masih menghubungkan mereka dengan banyak masalah tahun lalu, dan belum mengangkat blokade,” Menteri Dana Desa Gus pada hari Kamis ( 07/09/2020) Berbicara tentang rencana transparansi BLT Jakarta dan reformasi birokrasi.

Mereka yang telah mengidentifikasi calon penerima Dana Desa BLT (KPM) melalui sejumlah batch khusus 74.753 desa, dan 72.599 desa dialokasikan, menyumbang 97% dari jumlah total 74.865 desa. Desa yang ada. – Sejauh ini, jumlah total dana tingkat desa yang digunakan untuk dana BLT tingkat desa adalah Rp 4.645.305.600.000, Informasi terperinci mencakup 6.813.115 rumah tangga dan pekerja pertanian, 315.028 nelayan dan pekerja perikanan, 315.028, 156.954 pekerja pabrik, 62.734 guru dan 394.345 Pengusaha dan UMKM menyimpulkan: “Semua ini telah dimasukkan dengan nama dan alamat. Semua ini akan dikirim langsung dari jaring pengaman sosial sebagai konten dari departemen yang bertanggung jawab kepada Kementerian Sosial.”

Untuk referensi, dengan berpartisipasi dalam forum , Para pemimpin Partai Revolusi Rakyat Navawi Pomorango, Nuru Gavron dan Lily Pintauri Serigal. Sekretaris Jenderal Anwar Sanussi dan staf lainnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *