JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Dalam rangka menyelesaikan tugas hukum dan melibatkan publik dalam perumusan layanan publik, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyelenggarakan forum konsultasi publik virtual (FKP) pada Jumat (26/6/2020) untuk merumuskan wakil peningkatan kinerja Dokumen Panduan Standar Layanan Menteri-Acara diumumkan oleh Penjabat Direktur. Asisten peningkatan kinerja Chandra Bhakti. Chandra mengatakan pada upacara pembukaan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga terus meningkatkan tata kelola birokrasi sesuai dengan rencana luar biasa yang dirumuskan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Agar program berjalan dengan lancar, anggota parlemen dengan peningkatan kinerja akan terus mengambil langkah-langkah spesifik, salah satunya adalah untuk menekankan layanan publik. “Secara khusus, saat ini, para anggota parlemen yang bertanggung jawab atas peningkatan kinerja telah bekerja sama dengan departemen R&D Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuatnya bekerja dengan baik. Chandra mengatakan bahwa sekarang kita tidak bisa lagi bermain, semuanya harus transparan dan akuntabel. Dia menambahkan: “Karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan kebanggaan kepada para ahli yang berpartisipasi dalam forum virtual ini. Saya berharap acara ini dapat berkontribusi untuk mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menerapkan standar layanan publik yang baik dan adil. Esa Sukmawijaya, kepala Kantor Perencanaan dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, memperkenalkan pertemuan tersebut.Ia mengatakan bahwa untuk meningkatkan tata kelola birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, salah satu kuncinya adalah menyediakan layanan yang tepat dan cepat kepada publik .– – “Kaimen Pola berharap memiliki saluran layanan publik yang baik dan sesuai,” katanya, “Saya harap acara ini akan membawa manfaat bagi olahraga Indonesia. Saya harap semua orang bisa memberinya komentar dan saran yang sesuai untuk acara ini. Kegiatan forum konsultasi publik memperkenalkan profesor Universitas Negeri Yogyakarta, Direktur Indonesian Corruption Watch (ISCW) Profesor Djoko Pekik, Rudy Darmawanto, Sekretaris Jenderal PB Pelti, Lani Serdadi, Sekretaris Jenderal PAPORI Nasril Qadar Taslim dan praktisi senior atau jurnalis Ian Situmorangang. Yang kedua adalah semua perwakilan yang bertanggung jawab untuk perbaikan lingkungan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *