TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Perhubungan melakukan berbagai persiapan sebelum diundangkannya Rencana Pemisahan Maritim atau TSS (Traffic Separation Plan) di Selat Sun Ta dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020. Salah satunya adalah penyelenggaraan latihan simulasi yang diadakan oleh Kementerian Transportasi hari ini (23/6) di Kementerian Transportasi Hari ini (23/6) di Kantor Urusan Maritim Tingkat 1 Tanjung Pruk, yang melibatkan berbagai lembaga.

Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, mengatakan bahwa pencapaian ini adalah catatan sejarah baru bagi Indonesia, dan Indonesia telah menjadi yang pertama di dunia yang memiliki laut di jalur laut Negara kepulauan dengan pemisahan lalu lintas atau kartu TSS. Pulau-pulau ini, terutama di Selat Sun Ta dan Selat Lombok.

Keberhasilan ini adalah kebanggaan Indonesia, khususnya Kementerian Transportasi karena departemen manajemen kelautan IMO telah membela proposal Sun Tstrait dan Lombok TSS selama lebih dari dua tahun. Medan kelautan global. – Dalam latihan simulasi, berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Perhu, Departemen Koordinasi Maritim dan Investasi, Bakamla, Basarnas, Badan Intelijen Nasional (BIN), POLAIRUD dan lembaga lainnya sedang merencanakan patroli di bidang keselamatan jalan “Sun Strait Strait TSS” Dalam tindakan penegakan hukum, bersama-sama melakukan skenario komunikasi dan pergerakan kapal milik negara. Tujuannya adalah untuk dapat melakukan patroli dan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, “kata Ahmed, Gubernur Negara Bagian Pantai dan Penjaga Maritim (KPLP) Ahmed (23/23), dan TSS dari Selat Sun He dan Selat Lombok secara resmi didirikan melalui internasional Persetujuan IMO diimplementasikan di ALKI (Kepulauan Indonesia) I dan II.

“Selat Sundy terletak pada transit kapal yang tergolong ALKI I, lalu lintasnya sangat padat dan cukup Kata Hamed. “Dia menekankan bahwa penerapan Sun Tstrait TSS adalah upaya pemerintah untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim dan melindungi lingkungan laut. – Dalam pekerjaan ini, Kementerian Perhubungan akan mengerahkan 6 (enam) kapal patroli KPLP untuk melakukan tugas penegakan hukum kelautan, Termasuk investigasi, identifikasi, penuntutan, penangkapan, verifikasi, investigasi, investigasi ke proses investigasi sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Keenam kapal patroli adalah KN Trident P.111, KN Alugara P.114, KN Clurit P-. 203, KN. Cundrik P.204, KN Belati P.205 dan KN. Jembio P .

Pada saat yang sama, direktur navigasi Hengki Angkasawan mengungkapkan bahwa timnya akan mempersiapkan berbagai aspek navigasi, seperti kesiapan fasilitas VTS, fasilitas navigasi dan dukungan navigasi ( SBNP), VTS Panduan Pengembangan dan Penyiapan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) VTS.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membangun koordinasi dan komunikasi yang sistematis dan komprehensif antara lembaga-lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena kami tidak bisa sendirian Menjaga keamanan lalu lintas laut dan melindungi lingkungan laut. Kata Henki. “Departemen Koordinasi Maritim, Bakramla, Basanas, BIN, POLAIRUD, dll. Selain itu, Kementerian Transportasi akan mengadakan Pelatihan Kesiapan / Kelembaban Apple di Pelabuhan Merak, Kota Banten pada 27 Juni 2020. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *