Jakarta TRIBUNNEW.COM – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tata kelola investasi dan perlindungan pembuat kapal Indonesia. “”, Menteri Sumber Daya Manusia, Mr. Ida, menyampaikan pidato dalam briefing yang memberikan pemberitahuan melalui konferensi video, Kamis (18/6/2020) tentang peningkatan tata kelola ABK Indonesia terhadap perlindungan Indonesia terhadap kapal-kapal penangkap ikan asing. Untuk perusahaan yang akan mengatur personil, proses perekrutan dan pengumpulan data, pelatihan dan proses sertifikasi, proses pelatihan dan proses pemantauan untuk personil potensial.

“Kami pasti akan melakukan langkah-langkah evaluasi ini dan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan dampak masalah yang disebabkan ketika bekerja di atas kapal di masa depan,” kata Menaker Ida.

Menaker Ida juga mengungkapkan bahwa UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PPMI) dengan jelas menetapkan bahwa awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing adalah bagian dari perlindungan PMI-PMI sebelum bekerja. Perlindungan setelah netralisasi. Dia mengumumkan: “PMI juga dilindungi oleh aspek hukum, sosial dan ekonomi.” Undang-undang baru Indonesia tentang perlindungan pekerja migran akan menetapkan dan melindungi hak dan kewajiban PMI. -Dengan keluarganya.

Tapi dia menyadari bahwa masih ada kekerasan modern dan perbudakan di laut, serta banyak pelanggaran hak-hak PMI dan keluarganya. — Menaker Ida percaya bahwa untuk mencapai sistem manajemen yang lebih baik untuk penempatan kapal migran, penggunaan potensi laut negara dan konten yang dikandungnya mutlak diperlukan untuk kebaikan bersama untuk menjadikan Laut Indonesia “satu”. Ke depan, para nelayan dan bahkan awak kapal penangkap ikan kita tidak hanya akan bekerja di kapal asing, tetapi juga di kapal-kapal berkualitas tinggi di Indonesia, “jelasnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *