Chicago, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terus mendorong LG untuk memainkan peran maksimalnya dalam membangun layanan terpadu satu pintu (LTSA) untuk memastikan peningkatan tata kelola, layanan, dan perlindungan imigran Indonesia (PMI). -Selain memperkuat rencana desa pemindahan produktif (Desmigratif), LTSA juga merupakan salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi PMI non-proses.

Baca: Banyak investasi dalam pendidikan untuk meningkatkan kesempatan kerja

Menurut Departemen Tenaga Kerja dari 2015 hingga saat ini, jumlah LTSA yang didirikan di Indonesia adalah 42. LTSA mengintegrasikan Public Service Mall (MPP), yaitu Banyumas, Banyuwangi, Kebumen, LTSA Batang dan LTSA Kabupaten Pamekasan. LTSA didirikan di Jawa Barat, dan LTSA Cirebon, Indramayu dan Subang di antaranya.

“LTSA adalah salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan penempatan dan perlindungan IKM dan melayani masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kepada pekerja migran dengan cepat, murah, mudah dan transparan.” Manusia Eva Trisiana, kepala Kementerian Perlindungan dan Pemukiman Kembali di Luar Negeri, mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Kabupaten Cirebon di Jawa Barat pada Senin (24/2/2020). Menurut UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), masalah yang berkaitan dengan peningkatan prosedur imigrasi, pelatihan pekerja migran dan perlindungan IKM adalah tingkat tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten / kota.

– Baca: Peek Industrial memperluas Jamu di pasar global

Menurut Eva, pembentukan LTSA untuk r membawa kepastian dan kenyamanan layanan ketenagakerjaan, terutama layanan penempatan kerja untuk imigran, pekerja Indonesia . Oleh karena itu, dalam hal memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan, sinergi sangat penting untuk menghilangkan harga diri departemen.

Eva menambahkan bahwa LTSA juga harus menyelesaikan perselisihan di masa depan untuk membantu PMI yang mengalami masalah. Resolusi sengketa adalah terobosan LTSA, sehingga proses penyelesaian masalah migrasi dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efektif.

“Jadi jika ada masalah di area PMI, Anda tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mencapai Jakarta,” kata Eva. Ini juga mendorong pemerintah daerah untuk memainkan peran lebih lanjut dalam meningkatkan layanan, mengelola dan melindungi IKM. Faktanya, urusan ketenagakerjaan berdasarkan hukum dan peraturan adalah tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Dia mengatakan: “Mengoptimalkan LTSA dapat membuat seluruh proses migrasi benar-benar prosedural, didokumentasikan, dan mendidik masyarakat untuk lebih sadar akan masalah risiko.”

Abdullah Subbandi, Kepala Kantor Wilayah Cirebon (Abdullah Subandi) mengatakan dalam pidatonya bahwa sesuai dengan Pasal 38 UU No. 18 tahun 2017, layanan pemukiman kembali PPMI dikoordinasikan dan disatukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. -Abdullah berharap bahwa melalui rapat koordinasi LTSA Cirebon, Anda dapat mendaftar untuk PMI, terutama PMI di Cirebon, untuk mendapatkan perlindungan yang aman dan nyaman dari negara asal untuk membuatnya berfungsi, sehingga tidak akan ada lagi non-prosedural. PMI. Rendra Setiawan, direktur cabang TKLN, berpartisipasi dalam rapat koordinasi yang diadakan di Inoue LTSA; 75 dari 40 anggota dari direktur eksekutif Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Wilayah Cirebon berpartisipasi BPJS Emploi dan BPJSSanté; Layanan perbankan Kantor Sumber Daya Manusia Cirebon termasuk Kabid dan Kasie.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *