Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran No. M / 8 / HK.04 / V / 2020 tentang Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengenai perlindungan pekerja / pekerja di bawah Rencana Asuransi Cedera Virus Corona Kerja 2019 (Covid- 19) .

Mempertimbangkan jumlah pekerja yang terinfeksi Covid-19, beberapa dari mereka meninggal di SE pada tanggal 28 Mei 2020, menargetkan semua gubernur Indonesia. Pelepasan SE ini didasarkan pada peraturan. Pada tahun 2019, IR No. 7 tentang penyakit akibat kerja. Ketua IR Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai penyakit akibat kerja (PAK), yang merupakan kelompok faktor paparan biologis, pada penyakit yang disebabkan oleh paparan aktivitas profesional.

“” Para pekerja / pekerja ini dan / atau pekerja dengan penyakit akibat kerja (PAK) karena Covid-19 memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari Skema Asuransi Kecelakaan Industri (JKK). “Menurut ketentuan undang-undang undangan”, Ida Jakarta Menaker (Ida Jakarta Menaker) mengatakan Senin (1/6/2020).

Ida menjelaskan dalam ES bahwa itu diklasifikasikan sebagai memiliki Pekerja dengan risiko spesifik / spesifik dapat menyebabkan status berikut dalam PAK karena Covid-19: (1) Staf medis, termasuk staf medis dan mereka yang bertanggung jawab untuk merawat pasien di rumah sakit, lembaga kesehatan dan / atau tempat lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai tempat perawatan Pasien yang pekerja medisnya terinfeksi Covid -19;

“Staf medis terdiri dari dokter, dokter gigi, ahli dan dokter gigi profesional, perawat, bidan, tenaga teknik biomedis dan ahli teknis laboratorium medis, ahli farmasi (seperti apoteker dan Teknisi farmasi) dan petugas kesehatan masyarakat, seperti ahli epidemiologi kesehatan, mengatakan: “(2) Tenaga pendukung kesehatan di rumah sakit, fasilitas kesehatan dan / atau tempat-tempat lain di mana perawatan diperlukan untuk merawat pasien yang terinfeksi Covid19.-Termasuk layanan kebersihan ., pencuci uang dan lain-lain; (3) Tim sukarelawan pandemi Covid-19.

– Menaker Ida di SE mengharuskan gubernur untuk memastikan bahwa setiap pemberi kerja (perusahaan / lembaga / lembaga / organisasi) Bekerja dengan risiko Covid-19 untuk melakukan pekerjaan pencegahan sebaik mungkin dan memaksimalkan peran Covid K3 Post 19 menghindari kasus PAK karena Covid-19 mematuhi peraturan dan standar K3 dan dengan Covid-19 Pencegahan dan pengendalian perjanjian kesehatan terkait .——————————————————————————————————

“Pengusaha yang tidak memasukkan pekerja / pekerja dalam rencana JKK yang dipekerjakan oleh BPJS, maka jika pekerja / pekerja menerima PAK untuk Covid-19, pengusaha akan memberikan manfaat dari rencana JKK sesuai dengan ketentuan” Menda Ida. Meminta para kepala dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan bimbingan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial di tempat kerja.-Pada saat yang sama, beri tahu, diagnosa, tentukan, dan berikan mekanisme layanan rencana JKK dan selesaikan perselisihan dalam Cok-19 Keputusan itu dibuat karena Covid-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan legislatif. Masyarakat, menurut hukum, “Kesimpulannya adalah Menaker Ida. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *