Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Tenaga Kerja telah membentuk Stasiun Pengaduan Perintah Agama (THR) untuk tahun agama 2020.

Tidak hanya di pusat, tetapi juga di kantor kerja masing-masing departemen telah membentuk provinsi stasiun pengaduan THR. , Wilayah / kota di seluruh Indonesia.

Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah mengatakan bahwa keberadaan stasiun pengaduan THR adalah bentuk yang mudah dari pemerintah, oleh karena itu, hak pekerja / pekerja untuk mendapatkan THR benar-benar dapat dibayar sesuai dengan peraturan yang ada. — “Dari 11 hingga 31 Mei 2020, pekerja / pengusaha dan majikan dapat menggunakan keluhan THR secara online selama jam kerja (08:00 WIB hingga 15:30 WIB) di www.kemnaker.go.id,” katanya Mengatakan. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah pada konferensi pers virtual yang diadakan di kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta pada hari Selasa (12 Mei 2020). Menteri Ida menambahkan bahwa pengurangan pengurangan THR keagamaan tahun 2020 Implementasi, posisi THR keagamaan di wilayah tersebut juga bertanggung jawab untuk menerima pengaduan, mengawasi implementasi peraturan THR agama, dan memberikan nasihat hukum dan layanan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme dan peraturan hukum. Kementerian Sumber Daya Manusia menerapkan pembayaran THR 2020 untuk pusat layanan konsultasi dan penegakan hukum di wilayah tersebut, dan menindaklanjutinya di wilayah tersebut sehingga implementasi SER dapat dilakukan secara tertib dan efisien, dan kesepakatan dapat dicapai yang memuaskan semua pihak, yaitu pekerja Kontraktor dan kontraktor. “Dalam keadaan darurat Covid-19, sangat penting untuk mempertahankan situasi yang menguntungkan dalam semua aspek,” katanya. Namun, karena dampak pandemi Covid-19 pada kebijakan ekonomi dan pemerintah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan THR keagamaan dalam situasi darurat Covid-19 untuk menjaga kelangsungan bisnis dan memperhitungkan kebutuhan pekerja. Untuk pembayaran THR keagamaan, seperti yang dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja n ° M / 6 / HI.00.01 / V / 2020, implementasi pandemi Covid-19 yang melibatkan sumbangan THR agama oleh perusahaan selama tahun 2020 Titik.

Kesepakatan yang memuaskan para pihak (yaitu pekerja / pengusaha dan pengusaha), “kata Ida Fauziyah. Di perusahaan, pengusaha diwajibkan untuk menyediakan satu atau lebih layanan berkelanjutan selama satu bulan atau lebih Pekerja memberikan THR agama. Dia berkata: “Saya mengingatkan Anda lagi bahwa THR agama adalah penghasilan non-upah dan pengusaha harus membayar pendapatan non-upah ini kepada pekerja dalam 7 hari terakhir sebelum hari libur keagamaan. Menteri Ida mengatakan bahwa Pengawas Ketenagakerjaan akan mendorong pengusaha dan pekerja untuk berbicara dengan para penjahat. Pembayaran THR dilakukan sesuai dengan peraturan hukum dan kondisi perusahaan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *