Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran No. M / 8 / HK.04 / V / 2020 tentang Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengenai perlindungan pekerja / pekerja di bawah Rencana Asuransi Cedera Virus Corona Kerja 2019 (Covid- 19) .

Mempertimbangkan jumlah pekerja yang terinfeksi Covid-19, beberapa dari mereka meninggal di SE pada tanggal 28 Mei 2020, menargetkan semua gubernur Indonesia. Pelepasan SE ini didasarkan pada peraturan. Pada tahun 2019, IR No. 7 tentang penyakit akibat kerja. Ketua IR Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai penyakit akibat kerja (PAK), yang merupakan sekelompok faktor paparan biologis, pada penyakit yang disebabkan oleh paparan aktivitas profesional.

“” Para pekerja / pekerja ini dan / atau pekerja dengan penyakit akibat kerja (PAK) karena Covid-19 memiliki hak untuk mendapat manfaat dari Skema Asuransi Kecelakaan Industri (JKK). Menurut “Undang-Undang Undangan”, Munda Ida Jakarta mengatakan, Senin (6/1/2020).

Dalam ES, Ida menjelaskan bahwa pekerja yang diklasifikasikan sebagai risiko spesifik / spesifik dapat menyebabkan PAK menjadi Covid-19, yaitu (1) staf medis, termasuk staf medis dan staf medis, bertanggung jawab atas Institusi kesehatan dan / atau lokasi lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai tempat perawatan bagi pasien yang terinfeksi untuk mengobati / merawat pasien dengan Covid -19;

“Staf medis terdiri dari dokter, dokter gigi, ahli dan dokter gigi profesional, perawat, bidan, tenaga teknik biomedis Serta ahli teknis laboratorium medis, apoteker (seperti apoteker dan teknisi farmasi) dan petugas kesehatan masyarakat, seperti ahli epidemiologi kesehatan, mengatakan: “(2) Di rumah sakit, fasilitas kesehatan dan / atau orang lain yang bertekad untuk merawat infeksi Covid19 staf pendukung kesehatan lokal pasien. ——Termasuk layanan kebersihan. , Pencuci uang dan lainnya; (3) Sekelompok sukarelawan, yang bertanggung jawab untuk memerangi pandemi Covid-19.

– Menaker Ida di SE mensyaratkan gubernur untuk memastikan bahwa dalam pekerjaan yang terancam oleh Covid-19, setiap pemberi kerja (perusahaan / lembaga / lembaga / organisasi) mengambil tindakan pencegahan sebaik mungkin dan memaksimalkan Covid Karena -19 pos komando K3, tidak akan ada kasus PAK karena Covid-19 mematuhi peraturan dan standar K3 dan perjanjian kesehatan terkait dengan pencegahan dan kontrol Covid. 19. Selain itu, SE juga mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan pekerja / pekerja untuk melakukan pekerjaan dengan risiko spesifik / spesifik untuk memungkinkan pekerja / pekerja bergabung dengan Program Ketenagakerjaan Jaminan Sosial BPJS dan memastikan bahwa pekerja / pekerja mendapat manfaat dari JKK.

“Pengusaha yang tidak memasukkan pekerja / pekerja dalam rencana JKK yang dipekerjakan oleh BPJS, maka jika pekerja / pekerja menerima PAK karena Covid-19, pengusaha akan memberikan manfaat dari rencana JKK sesuai dengan peraturan penegakan hukum,” katanya.

Manda Ida juga meminta kepala Kantor Tenaga Kerja Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan bimbingan di bidang keselamatan kerja dan kesehatan serta jaminan sosial di tempat kerja.

Pada saat yang sama, pemberitahuan, diagnosis, mekanisme penentuan, penyampaian rencana JKK dan penyelesaian perbedaan dalam penentuan PAK, karena Covid-19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan sosial.

Menurut hukum, “Kesimpulannya adalah Menaker Ida. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *