Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta semua perusahaan / perusahaan untuk melakukan segala upaya untuk mengatasi dampak Covid-19 saat ini, langkah terakhir dari merumuskan kebijakan redundansi (PHK). “Situasi dan kondisinya memang parah. Tetapi sekaranglah saatnya bagi pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bekerja bersama untuk menemukan solusi untuk mengatasi dampak Covid-19,” kata Menaker Ida. Badan Kerjasama Tripartit (LKS) di Jakarta, Rabu (8/4/2020). . Menda Ida meminta perusahaan untuk mengambil tindakan lain untuk menghindari PHK karena Covid-19. Di antaranya, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat tinggi (seperti tingkat manajer dan manajer), mengurangi shift, membatasi / menghilangkan lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan memberhentikan atau memberhentikan pekerja untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, Ada melanjutkan bahwa langkah lain adalah tidak memperpanjang atau memperpanjang kontrak untuk pekerja yang kontraknya telah berakhir, dan memberikan pensiun kepada pekerja yang memenuhi persyaratan. Dia mengatakan: “Langkah-langkah alternatif ini pertama-tama harus dibicarakan dengan SP / SB atau perwakilan pekerja terkait.” Menurut data Kementerian Tenaga Kerja per 7 April 2020, Covid-19 adalah pandemi, dengan sebanyak 39.977 PHK dan PHK formal. Jumlah pekerja / pekerja / pekerja adalah 1010579. Pekerja / pekerja dari 17.224 perusahaan, dan diberhentikan tidak kurang dari 137.489 / pekerja dari 22.753 perusahaan. Jumlah perusahaan dan pekerja yang terkena dampak sektor informal adalah 34.453 perusahaan, dan jumlah pekerja adalah 189.452. Menaker Ida mengatakan: “Jumlah total perusahaan yang dipecat oleh perusahaan mencapai 74.430, dan jumlah pekerja / buruh / pekerja mencapai 1.200.031.” Menteri Sumber Daya Manusia Ida menambahkan bahwa untuk menghindari PHK ini, partainya dan asosiasi pengusaha di berbagai industri di Indonesia ( Apindo) berdialog dan berdialog dengan SP / SB tentang dampak Covid-19. Dunia bisnis dan kesinambungan pekerjaan / pekerjaan serta antisipasi dan manajemen. << Kementerian Tenaga Kerja juga mengadopsi Menteri Tenaga Kerja n. Circular M / 3 / HK.04 / III (SE) memberikan panduan untuk Covid-19 untuk mencegah dan mengurangi perlindungan pekerja / pekerja dan kelangsungan bisnis dalam pekerjaan. / 2020 tentang perlindungan pekerja / pekerja dan kesinambungan bisnis untuk mencegah dan memperlakukan Covid-19 ", langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Kadisnaker di berbagai provinsi di Indonesia untuk memprediksi dan mengatasi masalah ketenagakerjaan di wilayah tersebut, termasuk memberikan panduan dan rekomendasi untuk adopsi Ida Fauziyah melakukan percakapan lisan (pertemuan jarak jauh), atau melalui SE dan koordinasi terkait dengan pengumpulan dan pemantauan data dari perusahaan yang telah diberhentikan atau diberhentikan. Pekerjaan yang terkoordinasi. Pekerjaan ditujukan untuk pekerja yang di-PHK dan pekerja yang di-PHK, secara resmi dan Pekerja informal, "kata Ida Fauziyah. Langkah-langkah lain termasuk bantuan untuk rencana tersebut, termasuk rencana padat karya untuk infrastruktur kesehatan. Lingkungan, pekerjaan produktif intensif, kewirausahaan dan rencana tenaga kerja mandiri (TKM). Hayani Rumondang berpartisipasi dalam sesi pleno sebagai wakil ketua lembaga pemerintah tripartit nasional LKS; Myra Maria Hanartani (anggota organisasi pekerja WKS tripartit nasional; Pudji Santoso (serikat pekerja / serikat pekerja tripaka nasional Waka) dan anggota asosiasi pekerja tripartit nasional, Aswansea ), dan anggota Asosiasi Pekerja dan Buruh Tripartit Nasional (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *