TRIBUNNEWS.COM- Arus investasi yang cepat membuat lahan pertanian di Provinsi Lampung mudah dikonversi.

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Majelis Provinsi Lampang mewajibkan Pemerintah Kabupaten / Kota Lampang untuk mempertahankan area lahan pertanian untuk memastikan pasokan makanan. — Departemen Lampang mendorong Provinsi Lampang dan pemerintah kabupaten / kota untuk menghasilkan peta geospasial lahan pertanian. Alasannya adalah bahwa dari 11 daerah yang memiliki peraturan LP2B, hanya Kabupaten Nam Lampung yang memiliki peta geospasial LP2B. Pemerintah daerah mengambil tindakan pencegahan terbaik.

“Pengalihan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain oleh Kementerian Pertahanan Nasional akan berdampak buruk bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, ini juga akan mengurangi kesejahteraan petani.” SYL .

Untuk mengendalikan fungsi lahan, Kementerian Pertanian memverifikasi dan menyinkronkan sawah dan membuat peta untuk melindungi tanah. Kementerian Pertanian juga terlibat dalam integrasi perlindungan sawah yang ditunjuk sebagai pertanian berkelanjutan dan lahan pangan (LP2B) dalam peraturan daerah regional / regional / kota RTRW.

“Oleh karena itu, UU No. 41/2009, Departemen Pertahanan Nasional SYL mengumumkan bahwa Perpres No. 59 tahun 2019 dan peraturan turunannya dapat diterapkan secara lebih optimal. LP2B) .

Mingrum Gumay mengatakan:” Semangat kelahiran Perda adalah bahwa Lampung masih lumbung negara dan memastikan bahwa lahan pertanian tidak berkurang. Mingming mengatakan bahwa La Perda dilahirkan untuk mematuhi 11 peraturan kabupaten / kota, tetapi ia percaya bahwa penerapan peraturan ini sangat lambat, sehingga masih ada empat daerah yang belum merumuskan peraturan LP2B, yaitu Pesawaran, Mesuji, Pesisir Barat dan Lampung Barat.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *