Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah meminta pengusaha dan pekerja untuk terus memperkuat dialog sosial untuk mengatasi dampak Covid-19, khususnya dampak terkait pekerjaan. -Kedua pihak harus menyelamatkan perusahaan dan menemukan solusi terbaik dengan cara bipartisan. — “Solusinya adalah dialog sosial antara pekerja dan perusahaan, sama seperti pergerakan Kementerian Tenaga Kerja. Kedua pihak harus saling terbuka dengan syarat mereka saling terbuka, karena semua orang akan mengerti ketika berdiri.” TV di Jakarta Siaran langsung (28/4/2020). Perusahaan dapat mengambil banyak langkah untuk menghindari PHK.

Termasuk efisiensi biaya produksi, mengurangi gaji tingkat manajemen dan direktur, mengurangi jam kerja (seperti jam kerja, hari kerja dan lembur) atau mengurangi pemberhentian sementara pekerja. Menteri Tenaga Kerja mengatakan: “Kami memahami situasi yang dihadapi industri media saat ini. Namun, Kementerian Tenaga Kerja berharap untuk tidak memberhentikan staf. PHK adalah upaya terakhir setelah berbagai metode telah diadopsi.”

Sejauh ini, Menteri Tenaga Kerja Ida Dia menyatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja bersedia melakukan dialog dengan pengusaha dan pekerja tentang masalah ketenagakerjaan pengusaha, dan memberikan bantuan dan nasihat yang diperlukan kepada pengusaha dan pekerja. -Menaker menambahkan bahwa pemerintah sendiri telah mengalokasikan Rs 405 triliun untuk mengelola pandemi Covid-19.

Uang itu juga dialokasikan untuk kesehatan, perlindungan sosial, insentif pajak dan stimulus kredit komersial (KUR) UMKM sebagai dukungan lain untuk pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah juga bersiap untuk melonggarkan kontribusi ketenagakerjaan bagi BPJS. Dia berkata: “Dengan insentif dan relaksasi ini, kami berharap teman-teman bisnis akan terus bertahan untuk terus membayar gaji THR dan menghindari PHK.” (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *