Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Rapat Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) Sesi II membahas dua program kerja nasional Tripnas pada tahun 2020. Amandemen UU No. 02 tahun 2004; rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga dan penyusunan Presiden Tripnas LKS tentang prosedur kerja Tripnas LKS – diskusi kedua adalah konseptual, yaitu penyusunan agenda kerja untuk rapat tubuh pekerja (BP) dan Rapat Pleno Perjalanan Nasional 2020; Penggabungan LKS Tripnas dan LKS Tripartit Regional dan Rapat Pleno LKS Tripnas.

Dalam rapat paripurna kedua, Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) berharap dapat melakukan tugasnya secara efektif. Tripnas LKS pecah dalam pandemi Covid-19 pada tahun 2020. — — “Setiap orang harus memahami bahwa situasi pandemi ini harus dialami bersama dan bahwa masalah ini harus diselesaikan tanpa oposisi dari satu pihak,” kata Ida Fauziyah. Pandemi 19, LKS Tripnas, mengembangkan rencana kerja tahunan. Dia mengatakan: “Pada tahun 2020, hanya beberapa bulan lagi.” “Pekerjaan LKS Tripnas sangat berat, yaitu membahas RUU tersebut. Ini adalah tengara bagi pemerintah dan dua aspek lainnya.” Dia mengumumkan .

Rapat pleno ditinjau oleh Presiden LKS Tripnas Menaker Ida Fauziyah (departemen pemerintah), dua wakil ketua Badan Perjalanan Nasional, yaitu Myra Maria Hanartani (organisasi pengusaha), dan Phuket Santoso (serikat pekerja / serikat buruh dasar) ) Dan 30 peserta dalam konferensi video.

Pada pertemuan pleno hampir 60 menit, Ketua LKS Tripnas mendengar penjelasan, pertimbangan, saran dan pendapat tentang putusan tersebut. Gagasan utama Dewan Pekerja LKS Tripnas tentang persiapan agenda LKS untuk roadmap nasional 2020; THR, dan pembayaran yang ditangguhkan dari rencana kerja BPJS terkait dengan dampak pandemi Covid-19 pada kesinambungan bisnis dan perlindungan pekerja / pekerja.

Pada saat yang sama, Direktur Jenderal Ilmu Sosial dan politisi Jamsos Haiyani Rumondang menyambut pertemuan pleno Tripnas LKS 2020 melalui musyawarah dan hubungan keluarga. Dia mengatakan: “Hasil pertemuan pleno kedua harus menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil tindakan.” (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *