Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Untuk mencapai tujuan menempatkan 2,1 juta orang dalam satu tahun, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mendorong sekolah menengah kejuruan, lembaga pendidikan kejuruan (LPK) dan organisasi pendidikan tinggi untuk menargetkan pasar profesional khusus (BKK) .– BKK mungkin Bantu mantan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) / pendidikan tinggi / LPK menemukan pekerjaan dan mengisi pekerja yang direkrut di sektor bisnis, dan mengukur kebutuhan sekolah akan pasar tenaga kerja yang sukses dalam melatih pekerja terampil.

“Keberadaan BKK sangat penting untuk pendidikan tinggi sebagai lembaga yang akan mengarahkan lulusan ke dunia kerja,” kata Aris Wahyudi, Direktur Jenderal Penempatan Agen dan Perluasan Peluang Kerja (Binapenta dan PKK Kementerian Tenaga Kerja), Temanya adalah “Pusat Dukungan Layanan TA.2020 untuk penempatan pekerja dalam urutan”, Jakarta, Rabu (2020/3/12).

Baca: Kementerian Tenaga Kerja menyebarkan pekerja hukum komprehensif Kre atif ke Hijabers, Generasi Y- Manajemen terbaik BKK akan berdampak positif pada siswa yang menyelesaikan studi dan alumni sekolah. Aris berkata: “Siswa merasa yakin akan pekerjaan setelah lulus dari forum dalam bentuk BKK.” BKK juga mengatakan bahwa Aris Wahyudi mempromosikan keberhasilan akademik dengan membimbing siswa untuk bekerja. pasar. Aris mengatakan: “Jika BKK dapat menjalankan fungsi BKK dengan baik, maka pandangan masyarakat tentang sekolah juga akan ditingkatkan secara tidak langsung.” – Menurut informasi Februari 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKK berasal dari 14.327 sekolah kejuruan. 1.372 BKK. Meskipun data pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan BKK belum terdokumentasi dengan baik.

— Aris mengatakan bahwa BKK harus mematuhi Permenaker No. 39 tahun 2016 untuk menyiapkan laporan kegiatan magang bulanan, triwulanan dan tahunan. Ini termasuk data senior yang diatur berdasarkan nama dan alamat, dan laporan yang diserahkan ke kantor tenaga kerja regional / perkotaan setempat.

Baca: Menyelidiki kasus AICE, Kementerian Tenaga Kerja menerapkan tim inspeksi tenaga kerja

“Faktanya, sebagian besar BKK belum mengomunikasikan data penempatan mereka, meskipun database BKK akan memungkinkan pemerintah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia Kementerian Pemerintah) Memberikan saran, mengawasi dan meningkatkan kemampuan manajer BKK, “kata Aris. Sederhana, tepat dan tepat. Aris berharap dapat mewujudkan sistem informasi ketenagakerjaan (sisnaker) dan sistem informasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan psmk.kemendikbud.go.id/bkk Integrasi data dengan sindikker.ristekdikti.go.id. Segera mendukung layanan penempatan BKK dan memfasilitasi komunikasi laporan penempatan alumni BKK. Informasi tentang pasar tenaga kerja, “kata Aris. (BJN *)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *