TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Miskin dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menyatakan, sisa dana desa sebesar 41 triliun rupiah akan digunakan untuk Program Kerja Tunai Intensif (PKTD). ).

Sebelumnya, dana desa lebih banyak digunakan untuk pengelolaan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Setelah penyelenggaraan BLT, kami akan fokus pada dana desa yang masih tersedia di desa-desa yang mendekati Rp 41 triliun. Diperkirakan sebanyak-banyaknya akan kami distribusikan langsung ke PKTD,” kata Menteri Harim. Demikian disampaikan dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Baca: Mendes: Penyaluran BLT Dana Desa Tidak Akan 100%

Menteri Gu Si mengatakan, selain pulihnya perekonomian pedesaan, PKTD juga melakukan investigasi arus pendatang ke pedesaan. Menurutnya, PKTD terbukti efektif membantu menurunkan angka kemiskinan di pedesaan.Seperti yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di pedesaan akan turun pada 2020 mulai Maret hingga Maret 2019. Sampai 0,03%. Berbeda dengan kenyataan bahwa angka kemiskinan di perkotaan justru meningkat sebesar 0,69%.

“PKTD sangat penting karena sebelum Covid-19 dan dana pedesaan mulai mengalir pada akhir Januari, saat itu Dr. Honoris Causa dari UNY mengatakan:“ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan akan berkurang pada Maret 2020. “

Baca: Tenaga Tunai Pedesaan, Mesin Pemulihan Ekonomi Pedesaan-PKTD sendiri memiliki berbagai bidang yang telah memasuki bidang ekonomi, seperti konstruksi, pertanian dan perkebunan, listrik-air-gas alam-limbah, katering dan pariwisata. Menurut Menteri Gus, per 27 Juli 2020 rencananya telah menyerap 785.845 laki-laki dan perempuan. 54.870 perempuan .- “Nah, upah tenaga kerja yang dibayarkan oleh PKTD berdampak pada daya beli dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. . — Baca: Mantan Menteri Keuangan mengusulkan kenaikan BLT sebesar 1 juta rupiah untuk memerangi Covid-19

Instruksi tersebut fokus pada penggunaan dana desa untuk PKTD. Surat Edaran Menteri Perdesaan tentang pembangunan daerah-daerah miskin dan masalah keimigrasian muncul pada tahun 2020 Pada 15th 2015, melibatkan sejumlah besar kerja tunai di desa dan pemberdayaan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Katanya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *