TRIBUNNEWS.COM-Pemeriksaan kecelakaan kapal merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam peningkatan dan perwujudan keselamatan laut yang merupakan salah satu tugas pokok dan prioritas Kementerian Perhubungan. Administrasi Umum Angkutan Laut.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Jenderal Penjaga Pantai dan Laut (KPLP) terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pemeriksa kecelakaan kapal, salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan sertifikasi verifikator kecelakaan. Mulai Selasa, 20 Oktober 2020 hingga Jumat, 23 Oktober 2020, kapal akan ditahan di Jakarta selama empat (empat) hari. Dalam sambutan pembukaan Staf Ahli Umar Aris, Menteri Perhubungan dan Hukum dan Reformasi, Kepala KPLP Ahmad menyatakan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Navigasi Udara Nomor 17 Tahun 2008 merupakan perpanjangan dari angkutan pelabuhan konvensional. Administrator pelabuhan negara memiliki hak untuk melakukan inspeksi kecelakaan kapal sebagai bagian dari inspeksi awal.

“Inspeksi awal tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Saya bertanggung jawab atas fungsi inspeksi kecelakaan kapal sesuai dengan aturan dan regulasi saat ini,” kata Ahmed. -Ahmed mengungkapkan masih seringnya terjadi kecelakaan kapal di Indonesia yang disebabkan banyak faktor. Tentu saja, hal ini membutuhkan tindakan penegakan hukum yang cepat, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, personel internal pemeriksa kecelakaan kapal harus menunjukkan integritas dan kemandirian yang tinggi, serta menguasai prosedur pemeriksaan awal kecelakaan kapal agar dapat menghasilkan laporan awal yang bermutu dan bermutu tinggi kepada pemeriksa kecelakaan kapal.

Prosedur dan kondisi inspeksi Kecelakaan kapal itu sendiri telah diatur. Ketentuan yang telah diterapkan di tingkat nasional dan internasional antara lain “CI Rules”, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Malam Tahun 2020.

“Penting juga bagi inspektur kecelakaan kapal untuk memperhatikan bahwa tugasnya bukan untuk menemukan kesalahan orang yang diinspeksi, tetapi proses penggalian dan memperoleh informasi tentang penyebab kecelakaan untuk evaluasi dan perbaikan, untuk menghindari Aiha Kata Meide ..

Oleh karena itu, untuk melakukan tindakan untuk memperdalam pemahaman dan pendalaman aturan dan ketentuan pemeriksaan kecelakaan kapal, dalam kegiatan sertifikasi ini, personel pengendali kecelakaan kapal akan memperoleh informasi dari sumber terkait sebelum menerima pemeriksa kecelakaan kapal. Materi Ujian Sertifikasi.

Menurut Ahmad (Ahmad), selaku pembina industri pelayaran, pihaknya meyakini seluruh aspek perusahaan pelayaran cabang telah melakukan yang terbaik dan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk meningkatkan Keselamatan pelayaran. Kecelakaan kapal terjadi.

“Namun, jika terjadi kecelakaan, kapal pasti terjadi. Saya berharap kami memiliki inspektur kecelakaan kapal yang kompeten dan profesional yang dapat mengontrol prosedur pemeriksaan awal untuk kecelakaan kapal sesuai dengan peraturan berikut. De berkata: “Apakah itu hukum atau peraturan yang berlaku, itu harus mematuhi konvensi internasional dan peraturan Indonesia saat ini.” PM, Menteri Perhubungan. Pasal 55 peraturan menetapkan bahwa tugas inspektur adalah wajib. Persyaratan prosedur pemeriksaan kecelakaan kapal pada tanggal 6 Juni 2020 yang memerlukan konfirmasi oleh Direktur Jenderal kapal adalah petugas pengendali kecelakaan kapal harus memenuhi sertifikat pemeriksaan kecelakaan kapal dan dinyatakan berhasil.

Diikuti dalam acara ini oleh Tiga puluh (30) orang peserta merupakan perwakilan inspektur kecelakaan kapal pada UPT Biro Biro Teknologi Transportasi Umum Indonesia. Tenaga ahli yang diperkenalkan adalah tenaga ahli dari Administrasi Umum Angkutan Laut, Pengadilan Maritim, KNKT, BKKP, dan Dinas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *