Rencana Pemprov DKI Jakarta TRIBUNNEWS.COM-DKI untuk memperketat pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Jakarta mungkin berdampak luas. Termasuk kemungkinan bertambahnya kelompok masyarakat terdampak sehingga membutuhkan bantuan sosial (Bansos).

Menteri Sosial Julia Batubara (Juliari P Batubara) mengatakan bahwa masyarakat yang diterima dalam bentuk bansos perlu disikapi dalam waktu yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Jika keputusannya menambah bansos sekaligus memperketat PSBB, maka ini bukan keputusan yang mudah. Menteri Sosial Jakarta mengatakan (13/9/2020) perlu penelitian mendalam dan koordinasi yang tinggi.

Menurutnya, ada dua aspek penting terkait tambahan bansos yang harus dimasukkan dalam penghitungan, yakni penetapan target bantuan dan penganggaran.

Kedua aspek ini perlu dipelajari dan dikoordinasikan dengan cermat. “Jadi ini tidak mendadak. Kemensos menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. Kalau kita memilih menambah bansos, kita sudah siap. Prinsipnya, Kementerian Sosial siap memimpin kepemimpinan Kementerian Sosial. Presiden. Menteri Sosial Juliari membenarkan, jika Presiden memerintahkan penguatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) secara efektif, maka langkah terkoordinasi akan dilakukan dengan pemerintah provinsi Republik Demokratik Denmark. “Kalau diputuskan mengambil kebijakan baru, katanya. -Sampai saat ini, sesuai kebijakan pengetatan PSBB Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Sosial belum mengambil kebijakan khusus. Ia mengatakan: Status PSBB DKI Jakarta belum dicabut. “Kesehatan akan menentukan status PSBB. Oleh karena itu, Kemensos akan tetap fokus pada bansos yang sudah berjalan, termasuk bansos untuk sembako Jakarta dan Botabek DKI yang akan berlanjut hingga Desember 2020. “Paket Bantuan Sosial Kepresidenan atau Bantuan Sosial Pangan Pokok (BSS) Jakarta dan Bod Tabek DKI, serta Bantuan Tunai Sosial (BST) -Bantuan Pangan Pokok 1,9 juta rumah tangga (KK ). Harga DKI Jakarta mencapai 1,3 juta KK, dan Bodetabek (daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) mencapai 600.000 KK.

Peredaran BSS ditetapkan sebesar Rp 600.000 / KPM / bulan, dan uang akan disalurkan mulai 20 April 2020 hingga Juni 2020. Namun, sebagai kesempatan pertama, Pusat Sosial Mini akan fokus di DKI Jakarta. Sebagai PSBB di DKI Jakarta, itu yang paling awal .

Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan manfaat BSS dan BST. Dengan kata lain, periode pendistribusian akan diperpanjang dari Juli 2020 hingga Desember 2020. Selama 6 bulan nilai BSS adalah Rp 300.000 / KPM / bulan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *