JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Sosial mengapresiasi upaya polisi mengungkap kebutuhan dasar calo. Tindakan tegas aparat kepolisian tersebut sejalan dengan instruksi Menteri Sosial Julia P Batubara, sehingga tim Kementerian Sosial berpegang pada prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. – “Kami berterima kasih kepada polisi atas langkah-langkah yang diambil untuk mengungkap kasus ini. Langkah yang diambil polisi sejalan dengan upaya Kementerian Sosial dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, khususnya dalam anggaran pembelian, Hartono Laras, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Jakarta Mengatakan bahwa syarat dasar yang diperlukan untuk merespons pandemi Covid119 (29 Juli 2020) -pernyataan Sekjen menanggapi langkah-langkah polisi menangani laporan dugaan penipuan dan penipuan -atau mengutip penggelapan dana masyarakat terkait pemberian bansos .- – Dikutip dari laporan polisi, transaksi tersebut melibatkan hubungan kerjasama antara R dan T dalam pembelian barang Beras, minyak goreng, mie instan, sarden dan sambal akan digunakan pemerintah untuk pembelian program bansos Covid-19. Setelah barang sampai, jumlah barang yang diterima dibayar sesuai dengan cara pembayaran.

Sebagai pemasok barang, T mewajibkan R untuk membayar uang muka.Namun, setelah barang sampai sekitar bulan Juni spesifikasi dan jumlahnya tidak sesuai. R terasa Saya dianiaya dan melaporkan kasus tersebut ke polisi .

“R juga mengecek informasi yang awalnya menunjukkan bahwa T memiliki hubungan dengan Kementerian Sosial. Ternyata dia tidak ada hubungannya dengan Kementerian Sosial. “Katanya. Kami ingin memastikan belanja anggaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami memastikan proses pengadaannya transparan. Selama proses ini, kami tunduk pada pengawasan instansi terkait,” ujarnya.

Pihak-pihak yang membawahi Kemensos antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kebijakan Pengadaan Komoditi / Pelayanan Pemerintah (LKPP), dll, namun tetap membutuhkan Pengawasan lainnya, termasuk pengawasan yang diperoleh dari masyarakat melalui media, media juga dapat mengawasi urusan Kementerian Sosial: Karena bantuan ini memerlukan anggaran yang sangat besar dan penerima bantuan mencapai puluhan juta, kami berharap dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat. Informasinya, Kementerian Sosial serius menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik agar bisa dipantau. , “Dia berkata.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *