TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai persiapan sebelum penerapan TSS (Traffic Separation Plan) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020. Salah satunya adalah meja latihan (23/6) yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan hari ini di Kantor Distrik Navigasi Kelas Satu Tanjung Priok, yang melibatkan banyak organisasi terkait.

Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, mengatakan pencapaian ini merupakan rekor sejarah baru bagi Indonesia karena Indonesia merupakan alur laut kepulauan pertama di dunia (yaitu Selat Sunda dan Selat Lombok). Bagan pemisah saluran atau TSS.

Sukses menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan selaku otoritas maritim IMO mempertahankan status proposal TSS. Selat dan Lombok telah berkecimpung di bidang maritim global selama lebih dari dua tahun. -Dalam unjuk kerja ini, berbagai organisasi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, Bakamura, Kepulauan Basanas, Badan Intelijen Negara (BIN), POLAIRUD dan instansi lainnya bersama-sama melaksanakan Kapal Nasional. Communications Ocean and Coast Guard merencanakan skenario lalu lintas dan pergerakan selama operasi patroli dan penegakan hukum di bidang keselamatan jalan di Selat TSS Sunta. — “Tujuannya untuk melakukan operasi patroli dan penegakan hukum sesuai prosedur yang telah ditetapkan,” kata Ahmad, Direktur Angkatan (KPLP), Selasa (23/6). -Ahmed mengatakan bahwa TSS Selat Da dan Selat Lombok telah resmi dilaksanakan dengan persetujuan International Civil Aviation Organization (IMO) yang berlokasi di ALKI (laut) di selat Nusantara I dan II.

— “Selat eksplorasi terletak di jalur perairan alur ALKI I-level. Lalu lintas di daerah ini sangat padat, sangat padat, dan lalu lintas bebas, kata Ahmed.”

Menjamin keselamatan lalu lintas laut dan melindungi lingkungan laut.

Dalam pekerjaan ini, Kementerian Perhubungan akan mengerahkan 6 (enam) kapal patroli KPLP untuk tugas penegakan hukum maritim, meliputi proses penyidikan, identifikasi, penuntutan, penangkapan, pemeriksaan dan penyidikan hingga penyidikan memenuhi persyaratan hukum Sampai prosedur yang benar. Keenam kapal patroli tersebut adalah KN Trisula P.111, KN Alugara P.114, KN Clurit P-.203, KN. Cundrik P.204, KN Dagger P.205 dan KN. Jembio P .— -Dalam kesempatan yang sama, Direktur Navigasi Hengki Angkasawan mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan aspek navigasi, seperti kesiapan sarana dan prasarana pelayanan lalu lintas kapal (VTS), alat bantu navigasi laut (SBNP), kapasitas pembangunan sumber daya manusia, VTS, dan pemandu navigasi Persiapan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap instansi terkait dapat berkoordinasi dan berkomunikasi secara sistematis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena kita tidak bisa terlibat dalam menjaga lingkungan laut perairan lepas pantai Indonesia sendiri,” kata Hengki. – Acara tersebut juga dihadiri oleh para ahli dari Menteri Reformasi Hukum dan Birokrasi Kementerian Perhubungan Umar Aris, serta pejabat dan staf dari instansi terkait dan pemangku kepentingan, seperti Kementerian Kelautan, Bakamura, dan Barthanas, BIN, POLAIRUD, dll. Selain itu, Kementerian Perhubungan akan mengadakan pelatihan persiapan apel / pembasahan di Pelabuhan Merak, Banten pada 27 Juni 2020. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *