Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Miskin dan Imigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menegaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) Itu transparan dan diawasi langsung oleh warga. – “Seluruh proses BLT dana desa mengikuti prinsip desa, dan desa adalah desa sehingga masyarakat juga bisa mengawasi,” kata Menteri Halim, Rabu (6 Juni 2020). -Menteri Halim mengumumkan bahwa proses penetapan keluarga penerima BLT Pendapatan Dana Desa (KPM) dilakukan secara bertahap, melibatkan banyak orang.

Tiga relawan dari desa tersebut mulai melakukan pendataan dari tingkat kabupaten (RT) untuk Covid-19.

Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan dan review untuk menentukan kualifikasi KPM.

Setelah itu, daftar tersebut akan dibawa ke tingkat peninjauan khusus desa (Musdesus) untuk menentukan KPM. Di tingkat desa.

Hasil mustesus ini kemudian dikirimkan ke tingkat Kabupaten / Kota untuk sinkronisasi data agar tidak tumpang tindih dengan jaring pengaman lainnya (JPS).

“Namun pada PMK ke-50, untuk mempercepat penyaluran BLT, Perbup tidak perlu mentransfer dana dari KPPN ke rekening kas desa (RKDes),” kata Menteri Gus, panggilan akrabnya.

Dana BLT Vil adalah bagian penting dari upaya kemanusiaan terkait gejolak ekonomi akibat wabah Covid-19.

Untuk Dana BLT Desa ini, setiap KPM (rumah tangga penerima) akan menerima Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan (yaitu April, Mei dan Juni).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *