TRIBUNNEWS.COM-Padahal, transportasi laut di perairan Indonesia dapat mengakibatkan kecelakaan laut dan menyebabkan pencemaran tumpahan minyak atau merusak lingkungan laut dan sungai. -Oleh karena itu, Indonesia sangat membutuhkan sistem aksi untuk mengatasi cepatnya tumpahan minyak. -Correct dan terkoordinasi.

Ahmad, Kepala Pengawal Laut dan Pantai, menjadi salah satu pembicara pada webinar seminar hukum mengenai pencegahan dan pencemaran laut. Rabu (2 September 2020) Jakarta.

Seminar web hukum maritim yang diselenggarakan oleh Departemen Pengembangan Hukum Angkatan Laut Indonesia dibuka oleh Laksamana Kresno Buntoro selaku Kepala Departemen Hukum Angkatan Laut Indonesia dengan memperkenalkan beberapa hal. Pembicara antara lain: Administrasi Umum Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan, KLHK, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Biro Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, dan Direktur Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pembawa acara TV One menjadi pembawa acara stasiun TV Slickbar Indonesia

-––––– –––––––––––––––––––––––––– Terletak di blok Atlas Australia Barat dan perairan Laut Timor, lokasinya adalah 120 41’LS 1240 32’BT yang menyebabkan lepasnya hidrokarbon untuk melepaskan minyak bumi (light crude oil) dan gas alam, serta diperkirakan kebocorannya 400 barel / hari (64 ton / hari) pada 21 Agustus 2009, “Demikian pula pada 31 Maret 2018 di Balikpapan Tumpahan minyak di perairan Teluk ini diakibatkan kebocoran pipa bawah laut PT. Ahmed mengatakan Pertamina Refinery (Persero) (RU) V Balikpapan berangkat dari Dermaga Lawe-lawe di Penajam, Negeri Pasir Utara menuju Balikpapan RU V , Dan tumpahan minyak di anjungan YYA-1 milik PHE ONWJ terjadi pada 12 Juli 2019, “kata Ahmed. Lebih rinci Ahmed menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran adalah masuk atau masuknya hidrokarbon dan / atau zat lain di perairan dan pelabuhan, sehingga melebihi baku mutu yang ditetapkan. . -Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Perpres 109 Tahun 2006 yang mengatur bahwa penanganan kejadian darurat tumpahan minyak laut merupakan tindakan yang cepat, tepat dan terkoordinasi yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak laut dan penanggulangan tumpahan minyak laut. Dampak tumpahan minyak terhadap lingkungan meminimalkan kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.

“Demikian pula, setiap tumpahan minyak laut perlu ditangani. Ya, instansi terkait harus cepat, akurat, dan terkoordinasi dengan baik untuk meminimalkan kerugian masyarakat dan merusak lingkungan laut,” kata Ahmed. -Ahmed juga menjelaskan bahwa saat ini, dalam menanggapi keadaan darurat tumpahan minyak di laut, sudah ada Perpres. Edisi 109, 2006, tentang pencegahan tumpahan minyak di laut. Menurut regulasi, respon Indonesia terhadap tumpahan minyak dibagi menjadi tiga level (tiga level), yaitu Tier 1, Tier 2 dan Tier 3. Menurutnya, Level 1 merupakan klasifikasi tanggap darurat tumpahan minyak yang terjadi secara internal maupun eksternal. DLKP dan DLKR. Pelabuhan, unit usaha migas atau unit usaha lainnya yang dapat dikelola oleh sarana, prasarana dan personel yang disediakan oleh pelabuhan atau unit usaha migas atau unit kegiatan lainnya (level 2) termasuk dalam kategori mengatasi situasi. Kecelakaan tumpahan minyak terjadi di dalam atau di luar pelabuhan DLKP dan DLKR atau unit usaha migas atau unit bisnis lainnya, dan sarana, prasarana dan personel pelabuhan atau migas tidak dapat menangani unit operasi atau kegiatan level 1 lainnya.

Pada saat yang sama, level 3 adalah jika terjadi tumpahan minyak atau pelabuhan DLKP dan DLKR atau unit operasi migas atau unit bisnis lainnya, yang tidak dapat dikelola oleh sarana, prasarana, dan personel yang tersedia di wilayah berdasarkan level 2 , Atau tidak dapat didistribusikan di dalam wilayah satu negara bagian di Republik IndonesiaAhmed mengatakan: “Jika tingkat sarana, prasarana atau personel tidak dapat mengatasi tumpahan minyak, maka pengelolaan setiap tingkat tumpahan minyak akan ditingkatkan secara bertahap.” Kata Ahmed, jika dalam Tersus / TUKS / Apabila terjadi tumpahan minyak di badan usaha pelabuhan / dinas lain maka Tersus / TUKS / badan usaha pelabuhan / dinas lain akan mengendalikan tumpahan minyak dan melaporkan tumpahan minyak tersebut ke bandara terdekat. Syahbandar selaku Mission Coordinator (MC) akan memprakarsai operasi penanggulangan tumpahan minyak dan berkoordinasi dengan unit terkait lainnya untuk membantu penanganan tumpahan minyak dalam penanggulangan tumpahan minyak jika fasilitas dan personel pelabuhan korban bencana tumpahan minyak tidak dapat merespon. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *