Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah mengimbau segenap Dinas Sumber Daya Manusia (Disnaker) Indonesia sebagai jajaran puncak untuk bekerjasama dan bersinergi dalam proses pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker). -Untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi untuk memperbaiki materi kata-kata dalam “Ciptaker Act”, dan usulan klaster ketenagakerjaan akan segera diserahkan ke Republik Demokratik Rakyat.

“Perkuat koordinasi pusat dan kerja daerah untuk mengatasi permasalahan yang mungkin muncul selama periode ini. Setelah DPR RI Panja membahas klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker,” kata Menaker Ida Fauziyah saat berbicara dengan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, Senin. Kadisnaker hampir menggelar rapat koordinasi bidang ketenagakerjaan di Jakarta (3/8/2020). -Menaker Ida menambahkan bahwa bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya selalu mengedepankan kekuatan dialog untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan; memberikan pemahaman yang positif kepada pemangku kepentingan terhadap UU Cipta Kerja, khususnya kelompok kerja dan Instansi terkait di wilayahnya masing-masing berkoordinasi; serta mendukung dan menggalakkan kegiatan komunikasi publik terkait klaster ketenagakerjaan Bill Ciptaker.

Menaker Ida mengatakan bahwa Bill Ciptaker merupakan upaya pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan perlindungan dan kelangsungan pekerjaan serta perlindungan hak. Insiden PHK.

Ciptaker Bill dirancang untuk memenuhi kebutuhan tantangan kerja. Apalagi saat pandemi Covid-19.

“Bill CK lebih maju dalam melindungi pekerja. Bapak dan ibu juga harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingannya. Bill Ciptaker menjawab tantangan ini. Pemerintah menyadari itu RUU itu perlu diperbaiki, bahkan Presiden sudah memerintahkan agar pemangku kepentingan didengarkan kembali, ”ujarnya.

Menurut Menteri Ida, UU Ciptaker tidak hanya ditujukan untuk memberikan kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja. — “Yang bekerja juga harus memastikan perkembangannya. Justru ketika pandemi Covid-19 meningkat, mendorong kita untuk semakin menuntaskan Undang-Undang Kewarganegaraan, karena kita bisa mengurangi jumlah pengangguran Untuk 6,8 juta orang, ”ujarnya. -Menteri Aida menegaskan bahwa mengingat jumlah pengangguran meningkat menjadi 3,5 juta. Untuk penyelesaian UU Ciptaker ini akan menjadi tugas serius bagi pemerintah Indonesia dan Biro Tenaga Kerja.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *