TRIBUNNEWS.COM-Terkait peningkatan pagu anggaran, Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BTP III RI Achsanul Qosasi meneruskan opini WTP tersebut kepada Menteri Sosial Juliari P Coal, dan telah menyerahkan hasil audit laporan keuangan Kementerian Sosial tahun 2019 oleh Badan Pengendali Agung Republik Indonesia (BPK) di Kantor Kementerian Sosial Laporan Hasil (LHP) berada di Kawan, Jakarta Timur (24/7/2020).

Oleh karena itu, Kementerian Sosial mengikuti rapat empat kali berturut-turut dan meminta pendapat WTP. Sebelumnya, opini WTP BPK RI dikeluarkan Kementerian Sosial atas laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018, dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas semua pekerjaannya. Pendapat WTP kali ini sepertinya sangat penting bagi Kemensos. Kemensos terus meningkatkan anggarannya, terutama untuk belanja bansos. Bahkan pada tahun 2020, Kementerian Sosial memiliki anggaran paling penting. K / L .

“Saya mengapresiasi pencapaian ini. Dengan anggaran yang terus membengkak, kita bisa meraih dan mempertahankan predikat WTP. Menurut saya hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan komitmen yang teguh di semua lapisan. Masyarakat Menteri Urusan Juliari mengatakan: “Tentunya pencapaian ini tidak bisa diraih tanpa rekomendasi dari tim review BPK. ”

Upacara penyerahan laporan keuangan LHP Kemensos 2019 dipandu oleh Dadang Iskandar, Inspektur Jenderal Protokol Kesehatan, serta pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial. Upaya pemerintah menanggulangi COVID-19 melalui penerapan jaring pengaman sosial Pencapaian signifikan telah diraih dari sisi dampak yang merupakan bagian dari upaya percepatan penanggulangan Covid-19 dan percepatan pengentasan kemiskinan melalui masyarakat.Beberapa program perlindungan telah dilaksanakan sehingga menghasilkan peningkatan nilai anggaran, dan tahun ini telah meningkatkan dampak khusus Covid-19. Untuk bansos, anggaran Kementerian Sosial berubah menjadi Rp 124,4 triliun rupee .- “Tantangan di era pandemi semakin pelik. Pengelolaan keuangan yang begitu besar sehingga perlu mengikuti prinsip tatakel ola untuk berbelanja, memiliki anggaran yang baik, dan tata kelola yang baik yang mengikuti perkembangan zaman. Menteri Sosial mengumumkan, situasi krisis harus cepat dan akurat. Pendapat WTP -BPK membuktikan kualitas kerja Kementerian Sosial dan tingkat belanja tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 63,42%. Menteri Sosial menyarankan agar posisinya segera diambil untuk memenuhi rekomendasi BJP.

Pada kesempatan yang sama, Achsanul Qosasi, anggota Partai Revolusi Rakyat III, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Sosial yang sangat memperhatikan pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan Pengawasan atas hasil audit telah membuat komitmen yang kuat.

Kementerian Sosial juga mengeluarkan pujian untuk semua tingkatan. ch Sesuai dengan persyaratan sistem akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan peraturan perundang-undangan yang disempurnakan, anggaran dilaksanakan dan laporan keuangannya diungkapkan secara wajar, oleh karena itu BPK mengutarakan pendapatnya tentang CAP. WTP BPK bisa dibilang sukses. Namun ke depan, dengan promosi inspektur jenderal dan satuan kerja tingkat pertama Kementerian Sosial, kita tidak hanya berharap CAP sebagai prestasi, tapi juga sebagai tradisi, ”ujarnya. Kata Hartono.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *