TRIBUNNEWS.COM-Pemulihan Daerah Aliran Sungai merupakan upaya pemulihan lingkungan dan merupakan bagian dari rencana pembangunan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Groom Amin. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi pemulihan kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kewajiban restorasi DAS pemegang IPPKH sangat penting karena perbaikan lingkungan tidak dapat didukung oleh pemerintah pusat. Atau hanya pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Kerja sama atau “crowd sourcing” perlu dilakukan di bawah promosi bersama dari semua elemen, yang mengharuskan setiap orang untuk berpartisipasi dalam perbaikan lingkungan sesuai dengan kemampuan dan posisi mereka.

“Pemegang izin harus melakukan ini. Selain itu, setiap pemegang IPPKH wajib memperbaiki daerah tangkapan air di luar wilayah izin sehingga daya tampung dan daya tampung lingkungan daerah tangkapan tidak berkurang,” Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam sambutannya pada rangkaian webinar rekonstruksi DAS, Senin (9 Juli 2020).

Menteri Siti menambahkan bahwa semua kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan perbaikan lingkungan. Sejauh ini, terdapat 1.039 unit IPPKH aktif atau setara dengan 500.131 hektar lahan yang terbagi dalam dua kategori utama, yaitu IPPKH pertambangan seluas 445.953 hektar, dan IPPKH non-pertambangan seluas 370, terhitung dari total 54178 hektar tanah di negara tersebut. .

Setelah IPPKH dirilis, salah satu manfaat langsung yang diterima negara adalah penerimaan negara non fiskal (PNBP) dari tahun 2009 hingga Agustus 2020 sebesar 10,9 triliun rupiah. Penanaman 105.202 hektar dilakukan dengan total kewajiban restorasi 560.719 hektar DAS, apalagi pada tahun 2020 hingga Agustus, hutan tanaman telah memulihkan DAS tersebut mencapai 10.393 hektar. – “Ke depan, konsep restorasi DAS tidak hanya untuk memperbaiki lingkungan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memilih jenis tanaman selain tanaman hutan dan tanaman multiguna ee species (MPTS), khususnya pohon buah-buahan. Siti Menkeu menyimpulkan: Hudoyo, Direktur Biro Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Perlindungan Hutan, Sigit Hardwinarto, Direktur Biro Perencanaan Hutan dan Pengelolaan Lingkungan, Wiratno, Direktur Biro Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Bapak R. Karliansyah, Direktur Biro Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Julius, Deputi Operasional SKK Migas Wiratno mengumpulkan hampir 500 peserta dari LHK Pusat, UPT LHK, Dinas Kehutanan Provinsi dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, serta tim berita tertulis dan elektronik termasuk stasiun TV nasional. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *