TRIBUNNEWS.COM-Sistem Verifikasi Legalitas Kayu merupakan perbaikan besar dalam tata kelola hutan Indonesia.

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku pakar pada pertemuan High Expert Group (HLP) menyatakan bahwa ini adalah virtual event Chatham House: opening ceremony Global Forest Governance Forum yang diselenggarakan pada Senin (13 Juli 2020) Diadakan melalui aplikasi Zoom.

Meja bundar yang diselenggarakan oleh Royal Institute of International Affairs (Chatham House), sebuah wadah pemikir internasional ternama di London, mengundang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berbagi pengalamannya dalam meningkatkan tata kelola hutan Indonesia melalui reformasi pengelolaan hutan dan lahan dengan mitra global hubungan.

Baca: KLHK merilis organisasi bisnis baru melalui perusahaan multi-hutan

Menteri Siti dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa negara memiliki sumber daya hutan yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang kaya. Ia mengatakan, Indonesia terus meningkatkan tata kelola dalam penggunaan hasil hutan dan perlindungan ekosistem, serta dalam melindungi hutan dari kegiatan ilegal (seperti pembalakan liar dan perdagangan tidak berdokumen). SVLK merupakan alat penting untuk mendukung perbaikan tata kelola hutan lestari.

Baca: Kerja Lapangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Hutan untuk Meningkatkan Produktivitas Masyarakat

“Pelajaran yang dapat diambil oleh negara-negara di seluruh dunia dari pengembangan SVLK adalah pentingnya partisipasi jangka panjang semua pihak. Menteri Siti Nurbaya menegaskan hal itu dengan mendukung SVLK Dan sesuai dengan trend industri, penerapan SVLK oleh semua departemen terkait dapat mendukung upaya pemberantasan illegal logging dan illegal trade Kayu Indonesia yang diperoleh dari sumber legal dan legal serta penerimaan SVLK di pasar internasional tidak dapat melibatkan pihak terkait. Pengembangan dan implementasi sistem diakui sebagai lembaga independen pihak ketiga yang ada dalam sistem. Verifikasi dan sertifikasi dilaksanakan, serta pemantauan oleh aliansi pengawasan independen. British Pacific, International Environment, Climate, Forest and Animal Welfare Minister Zha Lord K. Goldsmith mengatakan bahwa sebagai negara tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-26 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, United Nations Framework Convention on Climate Change mengundang negara-negara untuk memperkuat ambisi mereka dalam mengatasi perubahan iklim global. Mengingat hilangnya keanekaragaman hayati merupakan masalah yang harus ditangani secara bersamaan masalah.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *