TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Mohammed Hudori dan Direktur Eksekutif Raod Mohammed menandatangani nota kesepahaman dengan Dirjen Otonomi Daerah. Kerja sama Syarif bertujuan untuk Reformasi pemerintahan. Acara penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Dalam Negeri Jl. Diadakan di Gedung A. Murdaka Uttara, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020). Sebelum penandatanganan nota kesepahaman, Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, berbicara Hal tersebut menguraikan masalah-masalah penting yang harus diselesaikan melalui kerjasama dengan melibatkan badan hukum independen dalam pelaksanaan penilaian pemerintah daerah.

Pertama, sebagai tolok ukur efektivitas eksternal dan sebagai dasar penguatan hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah di tingkat nasional;

Kedua, sebagai dasar umpan balik dan perbaikan tata kelola pemerintahan Efisiensi, mengelola anggaran yang bermanfaat berdasarkan sumber daya, menciptakan suasana pembangunan, dan berinvestasi di tingkat provinsi / daerah dan kota;

Ketiga, kami berharap masyarakat sipil dapat menerima umpan balik atas kinerjanya dan mendapatkan tolok ukur dengan pemerintah Informasi terkait kinerja berfungsi sebagai tolok ukur dan dasar untuk meningkatkan peran positif masyarakat sipil dan proses reformasi. Sektor swasta juga akan lebih memahami dan mendapatkan umpan balik tentang bagaimana kinerja dan tata kelola mempengaruhi lingkungan investasi di kawasan; keempat, mencapai pembangunan berkelanjutan sebelum memperbarui peraturan yang akan disahkan. Selain itu, Akmal juga sangat berharap melalui kerja sama ini, lembaga independen terkait dapat mengambil langkah-langkah tata kelola yang komprehensif untuk mendukung terwujudnya program prioritas nasional dengan meningkatkan kohesi daerah dan mempercepat investasi seperti yang diramalkan oleh Presiden Jokowi.

“Kami berharap dapat menggunakan indikator yang lebih komprehensif dengan melibatkan badan hukum independen dalam penilaian tata kelola, ujarnya lintas departemen,” ujarnya.

Keikutsertaan badan hukum dari organisasi independen juga sejalan dengan kewenangan dan peraturan Peru, antara lain: Keputusan No. 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi pemerintahan daerah; dan Pasal 27 ayat 1 Gambar 3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2002, Peraturan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Aturan Pelaksanaan Pemerintah, Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa tim nasional yang mengevaluasi kinerja penyelenggara dapat dibantu oleh badan hukum yang independen. . Karena itu, jika tindakan kita saat ini memenuhi persyaratan hukum di bidang hukum. Dijelaskannya, Kementerian Pendidikan telah mengevaluasi pelaksanaan pemerintah daerah yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun sejak 2009. Dalam evaluasi tersebut, kami bermaksud menggunakan indikator yang kami sebut sebagai “indikator kinerja utama”. Ini adalah wilayah dimana direktur daerah dan DPRD merumuskan kebijakan, serta wilayah tempat organisasi daerah melakukan pengelolaan kebijakan di dalam organisasi. Hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah juga akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memahami tingkatan aparatur pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan kewenangan departemennya. -Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya dapat mengevaluasi penyelenggara pemerintahan, termasuk evaluasi pimpinan daerah, DPRD dan perangkat organisasi daerah. Namun, mereka tidak dapat mengambil tindakan di ranah masyarakat dan pembuat kebijakan lainnya.

Yang tak kalah pentingnya adalah kemitraan tersebut telah mengembangkan Tata Kelola Indonesia (IGI), yang merupakan rangkaian indikator yang digunakan untuk mengukur tata kelola. Hal ini diprakarsai oleh “Governance Reform Partnership” sejak 2007, dan kemitraan tersebut juga membahas Berbagai masalah pembangunan pemerintahan di Tanah Air.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga memberikan arahan atas hasil evaluasi kinerja Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) yang melibatkan masyarakat sipil agar evaluasi tersebut lebih obyektif. Ia menjelaskan: “Berapa banyak parpol yang masih melobi untuk mencapai hasil yang baik. Ini yang menurutnya pentingnya lembaga independen untuk memperkuat integritas agar hasil kita lebih akuntabel.” (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *