TRIBUNNEWS.COM-Guna mengoptimalkan penggunaan barang milik negara (BMN), material bangunan beton ditimbun di kantor utama Otoritas Pelabuhan Teluk Belarusia untuk mendukung Kementerian Perhubungan melalui kegiatan Biro Pengadaan di terminal peti kemas di Teluk Belarusia. BMN dan Kementerian Jasa Manajemen mengajukan proposal penggunaan aset negara dan mekanisme sewa guna usaha sebagai bagian dari penyediaan infrastruktur (sewa infrastruktur) kepada Kementerian Keuangan, dan telah memperoleh penggunaan barang milik negara (BMN) Kementerian Keuangan di kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. ) .

Kementerian Keuangan dan Administrasi Umum Angkutan Laut memprakarsai penyusunan draf kontrak sewa melalui administrasi tindak lanjut yang disetujui oleh Kantor Pusat Belawan untuk menyediakan infrastruktur milik negara kepada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) menempati lahan seluas 125.258 meter persegi berupa penumpukan material bangunan beton dan memiliki mekanisme sewa infrastruktur.

“Saya menyambut baik perjanjian sewa BMN yang merupakan upaya legalisasi aset. R. Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Administrasi Umum Angkutan Laut, dalam sambutannya mengatakan ada semacam hubungan antara Administrasi Umum Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan dan PT. Sinergi bentuk.Pada acara penandatanganan perjanjian sewa BMN yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (27/10). — Dijelaskannya, kerja sama perjanjian sewa dalam penyediaan infrastruktur dioptimalkan dalam bentuk beton gedung properti hos Dalam rangka pemanfaatan barang milik negara, masa berlakunya adalah 50 tahun. Transaksi ini dapat memberikan nilai positif bagi peningkatan pendapatan. Dinas Perekonomian Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan untuk meningkatkan perekonomian negara dan sekitarnya melalui pembangunan infrastruktur Terus berkembang untuk terus mendorong sektor-sektor ekonomi di berbagai daerah. — Sekaligus Kapten Belawan selaku Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama. Marihot Simanjuntak mengatakan dalam laporannya Kementerian Perhubungan telah meningkatkan fungsi pelabuhan pusat melalui General Maritime Administration (CQ). Departemen pekerjaan, bersama dengan Islamic Development Bank, mencapai tahap pengembangan Pelabuhan Belawan melalui pekerjaan Islamabad. Tahap pertama Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan (IND-133), dari tahun fiskal 2011 hingga tahun fiskal 2019, ruang lingkup pekerjaannya meliputi restorasi dan perbaikan lantai. Trotoar (pekarangan peti kemas, jalan, tempat parkir), drainase dan jaringan pipa distribusi selesai pada 14 Februari 2019, aset BMN telah dipindahkan dari Central Port, pusat peningkatan fungsional Kantor Pengelola Pelabuhan. Utama Belawan 30 September 2019 .

Salah satu dasar dari perjanjian sewa ini adalah fokus pada ruang lingkup pekerjaan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. -Sebagai acuan, negara menggunakan properti berupa tanah dengan akumulasi 125 bahan bangunan beton, dengan luas 125.258 meter persegi, yang disewakan kepada PT Pelindo I (Persero), terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sewa antara Administrasi Umum Angkutan Laut dan PT, jangka waktu sewa BMN adalah 50 (lima puluh) tahun.Total nilai sewa Pelindo I (Persero) adalah Rp 1.679.486.255.461, – Memiliki mekanisme pembayaran angsuran, dimana sewa pertama Rp 14.719.475.318, – telah dilunasi oleh PT. Pelindo I (Persero) mulai menjabat sebagai Perbendaharaan pada tanggal 23 Oktober 2020.

Di antara mereka yang turut serta dalam acara penandatanganan kontrak sewa guna penyediaan infrastruktur tersebut adalah Direktur Pengelolaan dan Informasi Aset Nasional, Kementerian Sistem Keuangan, Kepala Kantor Layanan Pengadaan dan Manajemen BMN, Direktur Administrasi Umum Pelayaran, Direktur Pelabuhan, Porter. Tuan Tanjung Priok, kepala kantor umum Belawan, kepala kantor administrasi pelabuhan utama, Tuan Tanjung Priok, kepala zona pelayaran kelas satu Belawan, direktur Institut Manajemen Aset Nasional Kementerian Keuangan, perkapalan Kepala Departemen Guanhe PT Direktur Utama. Persero, Indonesia.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *