Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah menyatakan Indonesia memiliki empat kondisi ketenagakerjaan.Sebelum wabah Covid-19 menunjukkan tren positif, angka pengangguran turun menjadi 4,9% dalam survei BPS terakhir pada Februari 2020. Tren positif tidak terlepas dari kerja keras pemerintah dan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, terutama dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas, menjaga hubungan interpersonal, mendukung peluang kerja, dan berbagai program yang ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja.

“Pandemi Covid-19 berdampak pada lingkungan kerja, termasuk peningkatan PHK. (PHK) dan penerapan status pemulangan di rumah,” kata Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja, Kamis (18 Juni 2020). Konferensi pers “Penanganan Dampak Covid-19 terhadap Pekerjaan” digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2020). -Menaker Ida mengakui bahwa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi semua bidang ekonomi, yang terutama mempengaruhi sektor tenaga kerja.

Jumlah pekerja yang terkena pandemi Covid-19 telah mencapai 1,7 juta pekerja formal dan informal.

“Kita juga perkirakan pengangguran akan bertambah, diperkirakan 2,9 – 5,23 juta. Kita berupaya menghilangkan angka pengangguran agar angka pengangguran tidak melebihi dua digit,” Ida Fauziyah Mengatakan. -Pembuat Ida berharap investasi akan terus tumbuh sebelum akhir tahun ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja utama menjadi lebih baik, sehingga roda gigi kegiatan ekonomi bisa bergerak, dan pada akhirnya menyerap tenaga kerja, “kata Menaker Ida. Ia mengatakan:” Menuju normal baru Dalam proses transisi tersebut, diharapkan arus investasi terus bertambah hingga akhir tahun ini untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. “— Untuk meredam dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) merumuskan enam kebijakan strategis. Keenam langkah mitigasi tersebut merupakan rencana pemulihan ekonomi perusahaan untuk Hindari PHK Kedua, insentif pajak bagi pekerja.

Ketiga, jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja tetap dan informal.

Keempat, prioritaskan mereka yang telah di-PHK. Kelima, rencana perluasan industri padat karya. Keenam, perlindungan tenaga kerja Indonesia (PMI) setelah kembali ke negara asal.

Menaker Ida mengatakan: “Sesuai langkah mitigasi ini, fiskal Kementerian memfokuskan kembali pada penganggaran dan mengubah kebijakan dengan mempertimbangkan kelangsungan bisnis dan perlindungan pekerja. “(*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *