Rencana Pemprov DKI Jakarta TRIBUNNEWS.COM-DKI untuk memperketat pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Jakarta mungkin berdampak luas. Termasuk kemungkinan kelompok masyarakat yang terkena dampak dapat mencari bantuan sosial (bansos). -Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, masyarakat terdampak perlu dilakukan dalam bentuk bantuan sosial yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jika keputusan menambah bansos sesuai dengan kebijakan penghematan PSBB, maka ini bukan keputusan yang mudah. “Diperlukan penelitian mendalam dan koordinasi yang tinggi,” kata Mensos di Jakarta (13 September 2020).

Menurutnya, terkait penambahan bakti sosial, ada dua aspek penting yang perlu diperhitungkan untuk mendapatkan bantuan, yakni menentukan target bantuan dan menyiapkan anggaran.

Kedua aspek ini perlu dipelajari dan dikoordinasikan dengan cermat. Kementerian Sosial menunggu instruksi Presiden Yoko Widodo. Jika kami memilih menambah bansos, kami siap. Ia mengatakan, pada prinsipnya Kementerian Sosial siap menjalankan instruksi presiden. Menteri Sosial Juliari memastikan jika Presiden benar-benar memerintahkan penguatan Program Perlindungan Sosial (JPS), maka akan berkoordinasi dengan Pemprov Gerakan Demokrasi. Ia mengatakan: “Jika diputuskan ada kebijakan baru, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.” -Sampai saat ini, dengan pengetatan PSBB Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Sosial belum mengambil kebijakan khusus. Ia mengatakan: “Kami masih fokus pada bansos yang sudah berperan, termasuk memberikan bansos untuk kebutuhan dasar DKI Jakarta dan Botabek.” – Selain itu, Menteri Sosial Juliari juga mencontohkan Pertama-tama, harus diperjelas bahwa di DKI Jakarta masih berlaku aturan PSBB. Status PSBB Jakarta memang belum dicabut.

“Kementerian Kesehatan akan menetapkan status PSBB. Oleh karena itu, Kemensos akan tetap fokus pada bansos yang sudah berjalan. Ia mengatakan, bansos termasuk kebutuhan dasar DKI Jakarta dan Botabek akan dilakukan. Berlangsung hingga Desember 2020.

Menanggapi dampak pandemi tersebut, Kementerian Sosial telah mencanangkan program bansos, yaitu paket presiden berupa bansos presiden atau bansos sembako untuk DKI di Jakarta dan Bodtabek. Jabodetabek di luar rencana dan Bantuan Sosial Tunai (BST). -Bantuan perumahan untuk bantuan sembako mencapai 1,9 juta rumah tangga. DKI Jakarta mencapai 1,3 juta kroner Denmark, dan Bodetabek (daerah yang berdekatan dengan Jakarta) mencapai 600.000 kroner Denmark. Alokasi SPBS ditetapkan Rp 600.000 / KPM / bulan, dan dana akan dialokasikan mulai 20 April hingga Juni 2020. Namun, secepatnya, Kementerian Sosial akan fokus ke DKI Jakarta karena status PSBB DKI Jakarta. Tertua.

Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan keunggulan BSS dan BST. Artinya, memperpanjang masa penyaluran dari Juli 2020 menjadi Desember 2020. Berlangsung selama 6 bulan, dan nilai BSS adalah Rp 300.000 / KPM / bulan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *