TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah kebijakan yang cepat untuk mengurangi dampak wabah Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk membangun kembali kondisi positif dan memperhatikan pasar tenaga kerja dan lembaga pasar tenaga kerja.

Hal ini disampaikan Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah saat menjadi panelis di Konferensi Asia Pasifik Organisasi Buruh Internasional (ILO). Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (2 Juli 2020). — Sebagai langkah awal, alokasi dana US $ 46,6 miliar untuk pengelolaan Covid-19, termasuk stimulus ekonomi bagi pelaku usaha, sebesar US $ 17,2 miliar. Pemulihan ekonomi bertujuan untuk mendorong para pelaku ekonomi melanjutkan aktivitasnya. Untuk menghindari PHK, kata Ada.

Kebijakan kedua adalah memberikan rencana berupa insentif perpajakan, pembayaran pinjaman / kredit, dan memberikan kebijakan sosial ketenagakerjaan yang longgar dalam waktu dekat. Donasi aman untuk mengurangi pengangguran sekitar 56 juta pekerja di sektor formal. -Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja di sektor informal. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang tergolong miskin dan rentan. -Keempat, berikan prioritas kepada pemerintah untuk memberikan insentif pelatihan. Target pelatihan 3,5-5,6 juta penerima manfaat, sejauh ini 680.000 penerima manfaat telah dilaksanakan, sebagian besar adalah pekerja yang di-PHK. —— “Mengingat pandemi, semua pelatihan dilakukan secara online. Dalam waktu dekat, pelatihan profesional akan diselenggarakan secara beragam (online dan offline) untuk menyesuaikan dengan penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut. Rencana perluasan, Dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang ditujukan untuk menyerap tenaga kerja, seperti tenaga kerja produktif, penerapan teknologi tepat guna (TTG), tenaga kerja mandiri (TKM) dan kewirausahaan – selain itu, para TKI yang pulang juga harus dilindungi, Menaker Ida mengatakan: Ekspor bersama yang masih di luar negeri. ——Pada saat yang sama, Menaker Ida mengatakan bahwa langkah ketujuh adalah memberikan pedoman bagi perusahaan dan pekerja. Bekerja karena COVID-19. Selain itu, pekerja yang terdampak wabah COVID-19 harus mengasuransikan Jaminan Kompensasi Pekerja (JKK), sebuah rencana kelangsungan usaha untuk menghadapi COVID-19 dan mempersiapkan penyebaran Covid-19 di tempat kerja. Tema bagian kedua dari acara regional Asia-Pasifik ini adalah “Mendukung Bisnis dan Melindungi Pekerja di Asia dan Pasifik”. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 180 peserta dari negara-negara anggota ILO.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *