TRIBUNNEWS.COM-Usai resmi diberlakukannya Traffic Separation System (TSS) di Selat Matahari dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020, Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan terus bekerja keras memastikan TSS dapat terlaksana dengan baik, termasuk dengan meningkatkan sumber daya manusia terkait. kemampuan.

Ahmad, Kepala Unit Perlindungan Laut dan Pesisir (KPLP), menilai penerapan TSS di lapangan tidak mudah dan penuh tantangan.

Baca: HUT RI ke-75, Kementerian Perhubungan dukung ekspor 12.000 ton jagung dan 11.700 tetes kapal tebu yang tadinya bebas berlayar di kawasan itu kini harus mengikuti jalur yang sudah ditetapkan. Setiap saat terdapat bahaya kecelakaan dan tabrakan dengan kapal, yang dapat menyebabkan tumpahan minyak dan merusak lingkungan laut.

“Oleh karena itu, kita harus menyiapkan personel yang kompeten untuk mencegah pencemaran, terutama tumpahan minyak ke perairan,” ucapnya. Ahmed pada acara pembukaan briefing staf tingkat operasional pencegahan pencemaran yang diadakan di Hotel Kuta Inna Bali pagi ini (18/8/2020).

Ahmed berkata: “Ia menyambut baik terlaksananya kegiatan ini, karena menurutnya semua kegiatan di perairan laut dan sungai, termasuk kegiatan navigasi, kegiatan ekstraksi migas dan kegiatan lainnya, bersifat Memiliki risiko bencana yang kemungkinan besar akan menyebabkan tumpahan minyak mencemari dan / atau merusak lingkungan perairan.

“Untuk mengimbangi kejadian tersebut, tentunya jika terjadi tumpahan minyak di perairan tersebut, diperlukan tindakan pencegahan yang cepat, tepat dan terkoordinasi. Kata Ahmad.

Baca: Untuk mendukung percepatan navigasi, Kementerian Perhubungan tambah dua departemen navigasi-lanjut Ahmad, pemerintah sudah merumuskan kebijakan dan mekanisme pencegahan pencemaran, yakni kebijakan Dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelestarian Lingkungan Laut dan ketentuan Menteri Perhubungan PM Nomor 58. Tentang Pencegahan Wilayah Perairan dan Pencemaran Pelabuhan Nomor 58 Tahun 2013. Salah satunya adalah mengatur kegiatan pelabuhan dan wilayah perairan lainnya. Tugas pengelola unit kegiatan untuk memenuhi kewajiban antara lain prosedur, personel, peralatan dan bahan, serta latihan pencegahan pencemaran. << Oleh karena itu, melalui pengelolaan KPLP, Administrasi Umum Perhubungan mulai memberikan personel pengendalian pencemaran kepada petugas unit pelaksana kepada operator. Kegiatan. Direktorat Jenderal Teknologi (UPT) Administrasi Umum Angkutan Laut, yakni merespon personel pengendalian pencemaran di pelabuhan yang memiliki kemampuan cepat melakukan tindakan pencegahan pencemaran. Keadilan dan koordinasi, "tandasnya. Pemantauan dilakukan dengan mengkoordinasikan personel pengelola seluruh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) / Tersus / TUKS dan kegiatan maritim yang akan datang. Memberikan langkah-langkah khusus untuk persyaratan pencegahan polusi di setiap area.

Baca: Kementerian Perhubungan Matikan Pelayaran Perdana Kargo KM Tanto Lestari ke Pelabuhan Biak- “Kami berharap tindakan anti tumpahan di lantai satu dapat dilakukan di UPT Ditjen Hubla seluruh Indonesia. Skala pelatihan labu kedua, karena sekarang adalah waktunya, para pejabat dan pejabat UPT sangat mementingkan dan memperhatikan pengawasan terhadap kepatuhan regulasi, khususnya di bidang perlindungan lingkungan laut. Ahmed mengatakan: “Materi pelatihan akan diberikan oleh manajemen KPLP, Pertamina Enterprise Disediakan oleh pembicara dari Universitas dan praktisi pencegahan polusi. “Meski pemberitahuan ini sepertinya berbeda, karena saat ini kita sedang dalam pandemi Covid-19. Saya yakin semua peserta dapat fokus menerima dan memahami materi ajar yang diberikan oleh para narasumber sehingga dapat bermanfaat bagi kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka menjaga lingkungan laut, sekaligus mengutamakan keselamatan dan keamanan.En menyimpulkan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *