TRIBUNNEWS.COM-Pasca resmi diberlakukannya Traffic Separation System (TSS) di Selat Matahari dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020 lalu, Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan terus bekerja keras untuk memastikan TSS dapat terlaksana dengan baik, termasuk dengan meningkatkan sumber daya manusia terkait. Kemampuan.

Kepala Satuan Kerja Perlindungan Laut dan Pesisir (KPLP), Ahmad menilai penerapan TSS di lapangan tidak mudah dan penuh tantangan.

Baca: Di HUT RI ke-75, Kementerian Perhubungan dukung ekspor 12.000 ton jagung dan 11.700 tetes kapal tebu yang semula berlayar bebas di kawasan itu kini harus mengikuti jalur yang sudah ditetapkan. Setiap saat, dapat terjadi bahaya kecelakaan dan tabrakan dengan kapal, yang dapat menyebabkan tumpahan minyak dan kerusakan lingkungan laut. Ahmad menyampaikan sambutan pada acara pembukaan briefing staf tingkat operasional pencegahan pencemaran yang dilaksanakan di Inna Hotel Kuta Bali (18/8/2020) pagi ini. Baginya, segala kegiatan di perairan laut dan sungai, termasuk kegiatan navigasi, kegiatan ekstraksi migas, dan kegiatan lainnya, dapat menimbulkan risiko bencana dan dapat menyebabkan tumpahan minyak mencemari dan / atau merusak lingkungan perairan.

Ahmad mengatakan, “Untuk menindaklanjuti kejadian dan tumpahan minyak di perairan, tentunya diperlukan sistem penanggulangan yang cepat, tepat dan terkoordinasi.” Hal tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Peraturan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan laut dan Menteri Perhubungan, PM Nomor 58 Tahun 2013, tentang pencegahan pencemaran perairan dan pelabuhan. Penculikan pengelola kegiatan pelabuhan dan unit kegiatan lainnya di wilayah perairan untuk memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran, termasuk prosedur, personel, peralatan dan bahan, serta latihan pencegahan pencemaran. << Oleh karena itu, melalui pengelolaan KPLP, Administrasi Umum Perhubungan mulai menyediakan tenaga operator pengendalian pencemaran untuk para pelaksana unit pelaksana teknis. Administrasi Umum Angkutan Laut (UPT) merupakan respon terhadap personel pengendalian pencemaran di pelabuhan yang mampu melakukan tindakan pencegahan pencemaran secara tepat waktu. Dia berkata. Selain itu, dengan menyediakan agen UPT terkait penanganan tumpahan minyak, Ahmed berharap UPT terkait dapat memastikan tindak lanjut (BUP) / Tersus / TUKS dan pengelola kegiatan maritim mengambil langkah-langkah tertentu dengan mengoordinasikan seluruh badan usaha pelabuhan, Untuk memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran di setiap daerah. Pertarungan labu bisa diraih di UPT Ditjen Hubla seluruh Indonesia, karena saat ini sudah saatnya para pejabat dan pejabat UPT sangat memperhatikan dan memperhatikan pengawasan kepatuhan regulasi khususnya di bidang BUP / TERSUS perlindungan lingkungan laut dan TUKS, ”Ahmed De said. --- Materi pelatihan akan diberikan oleh manajemen KPLP, Pertamina School of Business, dan dosen dari para praktisi di bidang pencegahan pencemaran.

“Meski situasi dalam pembekalan kali ini berbeda dengan keadaan kita saat ini, ini adalah Covid-19 Pandemi memang sedang merebak, namun saya yakin seluruh peserta dapat fokus menerima dan memahami materi pendidikan yang diberikan oleh para narasumber guna mewujudkan keunggulan kita dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di masa depan, sehingga mewujudkan perlindungan umat manusia. Lingkungan laut, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan.En menyimpulkan saat meringkas tanggung jawab mobil di bidang ini.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *