TRIBUNNEWS.COM-Indonesia mencatat sejarah baru dalam kancah maritim global, menjadi negara kepulauan pertama di dunia yang mendirikan Traffic Separation System (TSS) di alur nusantara (yaitu Selat Sunta dan Selat Lombok) , Organisasi Maritim Internasional (IMO) membuat TSS pada Juni 2019 dan mengeluarkan surat edaran IMO COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337, yang menangani penerapan sistem pemisah lalu lintas dan tindakan rute terkait. Selat Mejima. – TSS Selat Data dan Selat Lombok akan segera dilaksanakan mulai 1 Juli 2020. Di bidang kelautan global, pengusulan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok telah bergelut selama lebih dari dua tahun .

Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Kemenhub mulai menerapkan TSS di Selat Sunda dan Lombok dari aspek navigasi Banyak pekerjaan persiapan telah dilakukan serta dalam penegakan hukum. Artinya, Indonesia bersiap untuk menerapkan TSS di negara bagian Matahari dan Selat Lombok lainnya. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan R. Agus Purnomo di Jakarta, Kamis (18/6).

Sebelumnya, Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki TSS di Selat Malaka dan Singapura. Namun, TSS di Selat Malaka dan Singapura dimiliki oleh tiga (tiga) negara, sedangkan TSS di Selat Pengaturan dan Lombok hanya memiliki hak untuk mengawasi. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang disetujui oleh IMO yang memiliki TSS, dan juga terdapat di ALKI (Indonesia Archipelago Seaway) I dan ALKI II. Baca: Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari Kesepakatan Kesepakatan Konsesi Pembangunan Terminal Umum – Dalam Waktu Dekat Administrasi Umum Angkutan Laut Bakal Di Selat Sunta Bidang keselamatan jalan raya Mejima mengadakan patroli penegakan hukum di Selat TSS, salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah tableop exercise. Latihan meja ini dilakukan untuk merancang kapal patroli KPLP yang diharapkan akan sandar di Selat Kapal pada tanggal 23 Juni 2020, dan Apple akan melakukan komunikasi dan pergerakan kapal milik negara serta latihan patroli penegakan hukum di bidang keselamatan jalan raya / 27 Juni 2020 Pelatihan basah setiap hari.

Menurut pendahuluannya, acara ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada aparatur Administrasi Umum Kelautan, khususnya awak kapal patroli kapal nasional dan petugas VTS. Proses perencanaan operasi patroli dan penegakan hukum di Selat Sunta dan Selat Lombok, serta koordinasi sistem dan integrasi. Baik di dalam Administrasi Umum Transportasi Internal atau antar lembaga yang disahkan oleh hukum.

Baca: Undang-Undang Adaptasi Normal Baru, Kementerian Perhubungan Awasi Angkutan Laut Sulsel dan Sulbar-KPLP Juga Turunkan Kapal Patroli KPLP beserta Personilnya untuk Bersiap Sun He Strait menyiapkan sistem prosedur operasi (SOP) patroli dan penegakan hukum di kawasan safety traffic control di Lombok.

Selain penegakan hukum, Administrasi Umum Angkutan Laut juga melakukan persiapan navigasi, seperti penyiapan sarana dan prasarana pelayanan. Lalu lintas laut (VTS), layanan bantuan navigasi maritim (SBNP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) VTS, dan perumusan instruksi navigasi.

Administrasi Umum Navigasi juga mensosialisasikan pelaksanaan TSS di negara bagian lain melalui Selat dan Lombok, serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menyebarluaskan informasi melalui siaran AIS dan SMS Blast. “Oleh karena itu, Indonesia siap melayani masyarakat kelautan global ketika TSS Selat Sunta-Selat Lombok dilaksanakan pada 1 Juli 2020. Ini merupakan peran aktif dan kontribusi praktis Kementerian Perhubungan dalam mendukung keselamatan dan keamanan. Sebagai kesimpulan. “Dia menyimpulkan. Keamanan transportasi laut global menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *