TRIBUNNEWS.COM-Meski berlabel sekolah swasta, bukan berarti sekolah tersebut tetap memiliki kekuatan finansial yang kuat.

Beberapa sekolah swasta, terutama yang terkena dampak pandemi, mengalami kesulitan dalam operasionalnya karena belum membayar SPP siswanya selama beberapa bulan sehingga biaya guru dan dosen juga dibatasi .

Tentu saja, kami tidak menginginkan penangguhan kelas secara besar-besaran karena krisis ekonomi. Ini akan mempengaruhi pendidikan siswa.

Sebelumnya, dana BOS yang diklaim secara eksklusif diberikan kepada sekolah-sekolah negeri di daerah tertinggal, perbatasan, dan terluar (3T). Meskipun dana kinerja BOS disediakan untuk sekolah negeri yang dikelola dengan baik.

Mengingat jumlah sekolah yang terkena dampak, kebijakan pendanaannya telah berubah selama pandemi Covid-19.

BOS untuk sekolah swasta Pendanaan – Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tunduk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2020 Nomor 24, tentang Petunjuk Teknis Persyaratan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Sekolah untuk mencapai kinerja. .

Sekolah negeri dan swasta yang terkena pandemi Covid-19 akan menerima dua dana BOS. Sekolah swasta merupakan institusi yang kondisi ekonominya paling rentan terhadap pandemi Covid-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan Rs 32.000 crore untuk Dana Afirmasi dan Kinerja BOS, dengan target pembukaan 56.115 sekolah di 32.321 desa / kelurahan di daerah khusus. Dana bantuan tahunan untuk setiap sekolah ditetapkan sebesar 60 juta rupee.

Dana ini langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Sudah dipastikan bahwa BOS dan Performance BOS dapat digunakan untuk kegiatan yang sama seperti BOS biasa selama pandemi Covid-19. Pembersihan terkait dengan pencegahan Covid-19.

Anggota DPR mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana BOS untuk pengukuhan dan penyelenggaraan sekolah swasta. Performa selama pandemi Covid-19.

“Saya sangat bersyukur klaim dan kinerja BOS kini tersedia untuk sekolah swasta. Hal ini dapat membantu sekolah swasta dalam menghadapi dampak Covid -19,” kata Lathifah. Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Panitia -X Dede Yusuf, yang menurutnya Nadiem telah merespon keinginan masyarakat dengan baik melalui kebijakan ini.

“Saya kaget dan tepuk tangan menteri ini. Dia baru saja mengeluarkan kebijakan UKT, kebijakan pencabutan BOS dan penegasan serta dukungan kinerja BOS untuk sekolah swasta,” kata Dede.

Seperti yang kita ketahui bersama, menurut Permendikbud 2020 Edisi 24, ada dua kriteria sekolah yang layak mendapatkan bantuan ini. -Pertama-tama, di daerah terpencil atau tertinggal, masyarakat adat berada jauh, berbatasan dengan negara lain, dan terkena bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat lainnya. -Kedua, prioritas diberikan kepada sekolah-sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih banyak, proporsi sekolah penerima dana BOS reguler yang lebih rendah, dan guru tidak tetap yang lebih banyak-Editor: Dana Delani

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *