JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Guna menjadikan Indonesia sebagai poros lautan dunia, pemerintah saat ini sedang fokus di bidang maritim.

Kementerian Perhubungan terus berupaya memberkahi semua potensi laut dan memastikan penerapannya. Aturan hukum maritim dalam hal keamanan dan pengawasan. Keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan laut.

Administrasi Umum Angkutan Laut memanfaatkan dinamika tersebut untuk terus memperkuat keberadaan Penjaga Pantai dan Laut (KPLP), terutama dengan membekali setiap anggota KPLP, khususnya personel patroli. Penanggung jawab KPLP mengatakan: “Jika kami dapat menjalankan semua tugas secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan diakui untuk KPLP.” Ahmed, Standar digelar di Jakarta, Rabu (2 3/9/2020). Prosedur Operasi (SOP) pada acara pembukaan KPLP kapal milik negara.

Sebagai pelopor penegakan hukum kejahatan maritim, Ahmed mengatakan personel KPLP yang bertugas di kapal patroli sebagai ABK kapal nasional sudah jelas diberi wewenang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Patroli Maritim, Penuntutan, Penambatan dan Pemeriksaan Kapal di Laut, dan Penyidikan. Serta yurisdiksi lembaga dan peraturan Ocean World yang saat ini berlaku, aturan nasional dan internasional, “tambah Ahmed. Dan itu harus dilakukan terus menerus dengan perubahan waktu dan tantangan tugas yang harus diselesaikan di tempat .

Sebagai acuan, SOP merupakan pedoman acuan dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi dan fungsinya. Alat evaluasi kinerja patroli instansi pemerintah. Bertindak dengan penuh tanggung jawab. Tanjung Priok, Kantor Pengawas Pelabuhan Umum, Banten 1 Perwakilan lain dari Kantor Administrasi Kelas dan Otoritas Pelabuhan, perwakilan dari kantor unit manajemen pelabuhan tingkat pertama Indramayu, dan kepala penjaga pantai dan basis laut.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *