Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) sudah menunggu sekitar 10 tahun untuk mencari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Tertinggi Republik Indonesia (BPK). Commentary (LHP), Review Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga 2019, dilaksanakan pada Rabu (22/7/2020) pagi di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta.

Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh BPK, jika diperhitungkan Tidak ada kesalahan penyajian utama dalam informasi yang diberikan dalam laporan keuangan.

Jika laporan keuangan menerima pendapat tersebut, artinya auditor berkeyakinan bahwa berdasarkan bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan / pemerintah dianggap telah melaksanakan SAK dengan benar, dan dalam hal terjadi kesalahan maka kesalahan tersebut Ini dianggap tidak penting dan tidak memiliki pengaruh besar terhadap keputusan.

Bagi Kemenpora sendiri, upaya CAP ini sangat lama. 10 tahun

Pendapat terakhir tentang WTP dibentuk pada 2009, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WDP). Pada 2015 dan 2016, lebih banyak orang yang tidak memiliki opini (TMP). Sikap melambat. r Disclaimer.

Hasil memuaskan yang diraih Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memperoleh gelar WTP merupakan hal yang harus dipertahankan dan menjadi tanggung jawab keuangan nasional yang masuk dalam anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga. — “Hasil ini menggembirakan dan sekaligus menjadi tantangan yang kita hadapi. Mencapai CAP adalah tugas yang berat. Menurut saya pertahanan lebih penting dan penting daripada citra Kementerian Pemuda dan Olahraga yang kurang baik di masyarakat. Dari Dari jajaran pimpinan tertinggi hingga pegawai terbawah, publik akan menilai apakah ada perubahan, ini menguntungkan Kemenpora 5) Prosedur prioritas.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *