Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan bahwa Kementerian Sosial bersedia bekerja sama dengan pejabat terkait untuk memantau penggunaan anggaran tersebut. Kementerian Sosial berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kami memastikan bahwa pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di KPK, kita butuh kontrol dan pengawasan pengelolaan anggaran, ”kata Juliari, Menteri Sosial, usai diterima Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (9/9/2020) .- Menteri Sosial KPK Presiden Firli Bahuri Langsung mengambil alih urusan dan pangkat, Mensos didampingi Sekretaris Jenderal Hartono Laras dan pejabat terkait -Mensos menyampaikan bahwa KPK perlu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Kementerian Sosial dalam menangani dampak pandemi pada jaring pengaman sosial. Anggaran Kementerian untuk tahun anggaran 2020 sebesar 62,77 miliar rupiah.

Guna mendukung tugas-tugas di bidang program perlindungan sosial di bawah jaringan jaminan sosial untuk mencapai dampak Covid-19, Kementerian Sosial akan mendapat anggaran tambahan. Kemensos mengelola anggaran sebesar Rp 127,146 miliar yang termasuk kategori “Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”. -Selama pandemi, Menteri Sosial Juliari mengundang KPK untuk mengawal pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos). ”Menurut Presiden Joko. Pimpinan Presiden Joko Widodo, agar bisa menyerap anggaran, kami sangat berharap bisa mendapatkan bantuan dari semua teman-teman yang mengawal rencana pemerintah, termasuk KPK tentunya. Kami tentunya berharap jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, pihak Partai Rakyat Korea akan memberikan beberapa saran dan peringatan. “-Kementerian Sosial terus meningkatkan kontribusinya pada pemilu ekonomi. Pemilu-pemilu ini saat ini menjadi fokus perhatian masyarakat, termasuk penyerapan anggaran PEN yang kuat, yang menggambarkan hal ini.

“ Kementerian Sosial melayani pemerintah untuk merespon epidemi ini. Kerja keras akibat dampak penyakit telah berkontribusi. Saat ini fokusnya pada rencana pemulihan ekonomi. Anggaran Kemensos sudah mencapai 127,1 triliun rupiah yang saat ini menyumbang 65,5%, ”kata Mensos lagi.

Dari segi urusan dalam laporan anggaran Kemensos, total alokasi anggaran PEN adalah 127.146 triliun rupiah sudah terserap, 83 rupiah terserap.217 triliun rupiah (65.6%). Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengadopsi dua rencana strategis (yaitu, Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program PEN) untuk memastikan mereka yang terkena pandemi Masyarakat mendapat bantuan. – Kita tahu bahwa dalam program JPS, Kemensos telah melaksanakan program bansos secara berkala yaitu (1) peningkatan program sembako dari 15,2 juta KPMG menjadi 20 juta KPMG, satu tahun (2) program PKH Meningkat dari 9,2 juta KPMG menjadi 10 juta KPMG.

Kemudian ada program Bansos -19 (khusus) Penanganan Covid, yaitu berupa (1) 9 juta KD dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST), (2) ) Bantuan tunai kartu sembako non-PKH 9 juta dinar Kuwait, (3) Bantuan Presiden berupa sembako produk Jabodetabek (4) Bantuan sosial 10 juta metrik ton beras. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *