TRIUNNEWS.COM-Upaya Indonesia untuk membawa perubahan kebijakan transportasi internasional awak kapal ke level yang lebih tinggi akhirnya membuahkan hasil. Indonesia, melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York (PTRI), berhasil mengangkat usulan resolusi kebijakan kerja sama antarnegara untuk melindungi pelaut saat terjadi pandemi ke tingkat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ).

Proposal ini menghasilkan resolusi PBB, yang disahkan pada 1 Desember 2020 pada saat Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS. Proposal tersebut diprakarsai oleh 71 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan resolusi pertama dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengelolaan pelaut dan pergerakan kargo global. – “Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, mengatakan:” Saya sangat senang mendengar berita ini. Hal ini jelas menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung perubahan kebijakan awak kapal internasional untuk melindungi keselamatan pelaut yang bekerja selama pandemi Covid-19. Selasa (12/1) di Jakarta. -Pada Juli 2020, Menteri Perhubungan Budi Karya mewakili pemerintah Indonesia dan 14 negara anggota IMO lainnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan virtual “Crew Change” yang diselenggarakan oleh pemerintah Inggris dan banyak negara anggota IMO serta Organisasi Maritim Internasional. KTT Virtual Maritim “. Pertemuan ini membahas kebijakan pergantian awak kapal dalam pelayaran internasional selama pandemi COVID-19.

Dalam keadaan seperti itu, Menteri Perhubungan mengumumkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa awak kapal dapat terbunuh pada waktunya. Saatnya mencegah pelaut menjadi lelah dan lelah. Pandemi COVID-19 dapat membahayakan keselamatan pengoperasian kapal.

Untuk itu, Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang dapat merubah posisi ABK dengan menetapkan beberapa.

Sebagai tindak lanjut, negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO) mengeluarkan resolusi tentang aturan dan kesepakatan penggantian awak kapal navigasi udara internasional. Peraturan tersebut mendorong negara anggota untuk membuka akses untuk mengganti awak dan memulangkan pelaut selama pandemi COVID-19.

Resolusi IMO juga menetapkan bahwa pelaut adalah “pekerja kritis” dan mendesak negara-negara anggota untuk menetapkan prosedur untuk menggantikan anggota awak guna memfasilitasi masuk dan keluar, terkait dengan manajemen dan imigrasi pelaut, menyediakan personel dan peralatan medis, dan mewajibkan negara Kirimkan titik kontak nasional untuk penggantian kru. Pada tanggal 1 Desember 2020, Majelis Umum PBB di New York, AS mengeluarkan resolusi setingkat PBB, dan upaya ini telah membuahkan hasil. -Selama pandemi ini, karena adanya pembatasan yang membuat sangat sulit untuk mengganti awak dan pelaut yang dipulangkan, pelaut global menghadapi tantangan berat dalam pekerjaannya. Ibadah berharap dengan mengatur penggantian awak di transportasi internasional, penggantian awak dapat dipromosikan secara efektif dan COVID-19 Mempromosikan kesejahteraan pelaut selama pandemi. Pada November 2020, Indonesia memfasilitasi pemulangan 63.598 pelaut Indonesia, dan memfasilitasi penggantian kapal Indonesia dan kapal asing di pelabuhan Indonesia yang berjumlah 6.752 orang.

Berdasarkan pemberitahuan SE 43, Direktur Jenderal Biro Angkutan Laut Indonesia, 2020 Terkait petunjuk pelaksanaan perubahan dan pemulangan awak serta jasa kepelabuhanan pada saat Coronavirus Disease Pandemic (COVID-19) tahun 2019, Kementerian Perhubungan telah mengidentifikasi 11 lokasi pergantian pelabuhan di Indonesia yang dapat dijadikan awak kapal.

11 pelabuhan tersebut adalah: Belawan, Tanjung Balai Karimun, Batam, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makasar, Benoa, Sorong, Ambon dan Bitung. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *