TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menegaskan komitmen dan keseriusan pemerintah yang besar terhadap kualitas hidup dan fungsi sosial masyarakat adat Indonesia. Menghadapi pandemi Covid-19, Kementerian Sosial memastikan masyarakat adat terpencil (KAT) diikutsertakan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sembako.

Minimnya dokumen kependudukan dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan masalah yang khas, dan tidak menutup kesempatan warga KAT untuk mengintervensi rezim JPS. Gunakan KTP sementara untuk mengatasinya. Menteri Sosial Julia (Juliari) mengatakan di Jakarta, Selasa 11 Agustus. Selama periode ini, masyarakat adat masih bisa mendapatkan bantuan, dan Menteri Sosial Juliari (Juliari) berbicara pada 9 Agustus untuk memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia. Sebelumnya, pada Senin (10 08), Mensos menyampaikan pandangannya dalam webinar internasional yang diselenggarakan Universitas Jember dan RCE-ESD (Regional Center, Asia Pacific Sustainable Development Education Speciality). Yang mendampingi Menteri Sosial saat ini, Eddie Suharto, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial. Dalam paparannya, Mensos menyatakan akibat pandemi Covid-19, masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dan berbahaya. Merek memang tidak dapat memperoleh informasi tentang virus, tidak dapat memperoleh pengetahuan tentang pencegahan virus dan perlindungan diri, serta tidak dapat memperoleh layanan kesehatan. Ditambahkannya:

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan fungsi sosial KAT juga tercermin pada eselon dua yang memiliki arahan khusus untuk menata masyarakat adat, yakni masyarakat adat terpencil Kementerian Otorisasi. -Selama ini, urusan sosial Kementerian telah menyusun berbagai rencana pemberdayaan KAT.Pada 2019, rencana pemberdayaan KAT memberikan manfaat bagi 2.099 keluarga dengan anggaran Rp 137 miliar. Hingga 2018, nilai bantuan mencapai Rp 127 miliar.Saat ini terdapat 10 provinsi yang memiliki KAT. Rencana otorisasi KAT dipisahkan, termasuk Bali, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung, dan 24 provinsi sisanya (dari Aceh hingga Papua) menjadi sasaran rencana otorisasi KAT.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *