Reporter Tribunnews.com Fahdi Fahlevi (Fahdi Fahlevi) report-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali melakukan terobosan dalam memberikan bantuan di bidang pendidikan. Kali ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tenaga pendidik dan pendidik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim (Nadiem Anwar Makarim) menyatakan bahwa bantuan ini merupakan kepedulian pemerintah bagi para guru dan pendidik, dan keadaan ekonomi mereka telah terimbas Covid-19. Dampak pandemi.

“Di saat krisis kesehatan dan krisis ekonomi, pemerintah harus memberikan bantuan kepada pegawai honorer dan guru kami di sini untuk bertahan dari krisis. Dukungan finansial semacam ini dapat mendorong mereka untuk terus mendidik anak-anaknya.” Kami akan terus mendidik anak-anak kami. Inovasi di lapangan, “kata Nadim dalam jumpa pers online, Selasa (17 November 2020).

Bantuan ini akan disalurkan kepada 2 juta pendidik dan pendidik dalam pecahan 1,8 juta. Rupiah. Tenaga pendidik yang diterima meliputi dosen, guru non PNS, guru yang ditugaskan pada kepala sekolah, tenaga pendidik PAUD, tenaga pendidik sederajat, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 162.000 pegawai negeri. Dosen dan mahasiswa universitas memberikan informasi kontak dan memberikan informasi kontak D Universitas swasta, dan lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non-PNS di lembaga pendidikan negeri dan swasta. Nadiem memastikan bahwa guru di sekolah swasta juga berhak atas bantuan ini.

Selain itu, 237.000 staf perpustakaan, operator, staf laboratorium, dan tenaga administrasi juga telah menerima bantuan ini.Selama pandemi Covid-19, bantuan ini diberikan kepada pendidik tanpa terkecuali Bantuan semacam ini.

“Pemerintah yang memberikan subsidi upah harus membantu kita membimbing pendidikan kita di berbagai sekolah, yang telah membantu pendidikan anak-anak kita. Mungkin dalam konteks pandemi ini, tidak hanya segala macam ilmu yang menyusahkan di lapangan, tapi juga ilmu di bidang ekonomi. Kita tahu ini, “kata Nadim.

Bisa dimulai pada November dan Desember. Bayar bantuan ini. Pendidik dan pendidik dapat memilih untuk mengaktifkan dan menarik akun sebelum 30 Juni 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Administrasi dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN Mendampingi dan mendapatkan dukungan dari Komite X DPR RI. Dan mendorong Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Joko Widodo).

Syarat mendapatkan bantuannya adalah sebagai berikut: Warga Negara Indonesia, bukan Pegawai Negeri, dengan penghasilan kurang dari 5 juta Indonesia Shield, dan tidak mendapat subsidi gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan. Di antara program lainnya, kami harus menunggu hingga 1 Oktober 2020 untuk menerima kartu pra-kerja. Nadim mengatakan: “Selalu utamakan kesederhanaan daripada standar di. Mempermudah penerima manfaat untuk mendapatkannya.

Dalam mekanisme pembayaran bantuan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat rekening bank baru untuk setiap pendidik yang menerima pendidikan semacam ini. pendampingan. Bantuan tersebut telah disalurkan secara bertahap hingga November 2020. Untuk guru dan dosen silahkan kunjungi informasinya di info.gt.kemdikbud.go.id. Mereka dapat mengakses lokasi akun mereka, kondisi apa yang tidak terpenuhi, atau mengakses universitas. Database DIKTI atau PD DIKTI. Selain itu, untuk mengetahui informasi tentang status pembayaran t dan rekening bank yang sesuai serta lokasi bank,

jika ada, dokumen yang harus dibawa dalam pembayaran adalah KTP, NPWP (jika tersedia, tetapi masih memungkinkan) untuk diterima, ada satu Surat keputusan penerima BSU dapat diunduh langsung dari situs GTK dan PD Dikti. Selain itu, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) diunduh dari situs GTK dan PD Dikti. SPTJM harus dicetak dan distempel. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *