TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menegaskan komitmen dan keseriusan pemerintah yang besar terhadap kualitas hidup dan fungsi sosial masyarakat adat Indonesia. Menghadapi pandemi Covid-19, Kementerian Sosial memastikan masyarakat adat terpencil (KAT) diikutsertakan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sembako. — Kurangnya dokumen kependudukan, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP), merupakan masalah yang khas dan tidak dapat menghalangi warga KAT untuk ikut campur dalam intervensi rezim JPS.

“Ini bisa diatasi dengan KTP sementara. Menteri Sosial Julia (Juliari) mengatakan di Jakarta, Selasa 11 Agustus. Selama ini masyarakat adat masih bisa mendapatkan bantuan, dan Menteri Sosial Juliari (Juliari) Berbicara dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Asli Sedunia pada 9 Agustus. Sebelumnya, pada Senin (10/08), Mensos menyampaikan pandangannya dalam webinar internasional yang diselenggarakan bersama oleh James University dan Diselenggarakan oleh kerjasama RCE-ESD (Regional Center), mengangkat tema “Indigenous Peoples in the Covid-19 Era”. Asia-Pacific Sustainable Development Education Speciality). Mendampingi Menteri Sosial, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto (Edi Suharto) Mendampingi. Dalam penjelasannya, Mensos menyatakan bahwa masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dan berisiko akibat pandemi Covid-19. Merek memang tidak bisa mendapatkan informasi tentang virus, dan tidak bisa mendapatkan informasi tentang pencegahan dan pencegahan virus. Pengetahuan tentang perlindungan diri, pelayanan kesehatan tidak bisa didapatkan. ”Ia menambahkan:

Sikap serius pemerintah dalam meningkatkan fungsi sosial KAT juga tercermin dari adanya arahan khusus pengelolaan masyarakat adat di tingkat eselon II, yang mana Instruksi untuk kekuatan masyarakat adat terpencil.Selama ini Kementerian Sosial telah menyelenggarakan berbagai program otorisasi KAT. Pada tahun 2019, program otorisasi KAT memberikan manfaat kepada 2.099 rumah tangga dengan anggaran sebesar Rp 137 miliar. Pada tahun 2018, besaran bantuan Mencapai 127 miliar rupiah Selain dana bantuan, keluarga peserta program pemberdayaan KAT juga mendapat bantuan lain, antara lain peralatan rumah tangga, bibit tanaman untuk menanam tanaman dan bantuan.

Saat ini, 10 provinsi telah dipisahkan dari rencana pemberdayaan KAT antara lain Bali, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, dll. 24 provinsi lainnya (dari Aceh hingga Papua) adalah Tujuan dari program pemberdayaan KAT.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *