TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kesepuluh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas berbagai program pembelajaran selama pandemi Covid-19 dan hasil opini lembaga serta hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penjelasan Laporan Keuangan Tidak Sesuai (WTP) 2019.

Menurut opini WTP atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut (2013-2019).

“Sesuai dokumen LKPP 2019, Komite X DPR RI mengapresiasi pelaksanaan APBN 2019 melebihi APBN Kementerian Pendidikan. Syaiful Huda, Ketua Panitia X DPR RI, mengatakan:“ Kebudayaan menyumbang 101,39%, riset, teknologi dan pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan menyumbang 110,6% “dan memberikan laporan singkat pada Rapat Kerja Bersama Kemdikbud. Dan Kebudayaan, di ruang Rapat Panitia ke-10 DPR RI, Jakarta, Kamis (27/08/2020) .

Kali ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 yang diterima oleh saan (LHP) BPK RI pada 21 Juli 2020. -Langkah-langkah yang telah dilaksanakan selama dan setelah peninjauan Ya 1) Telah disusun rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan hasil review yang disebutkan dan disampaikan kepada BPK RI; 2) Terkait kepatuhan, khususnya untuk pengembalian dana ke obligasi negara, sebagian besar simpanan telah disimpan di obligasi negara, dan sisanya dalam pemantauan; 3) pemantauan Pengembangan departemen kerja terkait.

“Keempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pertanggungjawaban dan pengendalian pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Mendikbud.- 19

Sejak Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyesuaikan kebijakan, langkah, dan solusi pendidikan selama pandemi COVID-19. Salah satunya adalah pelonggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang Kementerian Pendidikan berhak mengalokasikan dana BOS untuk membekali guru dan siswa dengan kuota pulsa internet.Budaya Nomor 19 Tahun 2020 (Permendikbud), tentang revisi Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis Umum, Budaya dirilis pada 9 April 2020 Dirilis di Jepang. Persyaratan kuota bagi siswa, guru, siswa, dan guru. Hal ini menanggapi kepedulian masyarakat terhadap kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *