Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Indonesia sudah menunggu sekitar 10 tahun untuk berkonsultasi dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Commentary (LHP), review atas laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga 2019, dilaksanakan di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh BPK, jika diperhatikan Laporan keuangan tidak memberikan informasi salah saji utama.

Jika laporan keuangan menerima pendapat tersebut, artinya auditor berkeyakinan bahwa berdasarkan bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan / pemerintah dianggap telah menerapkan dengan benar prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan dalam hal terjadi kesalahan, Kesalahan dianggap tidak relevan dan tidak berdampak besar pada keputusan.

Untuk Kemenpora sendiri, CAP ini membutuhkan kerja keras sekitar 10 tahun.

Pendapat WTP terakhir dibentuk tahun 2009, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP). Pada tahun 2015 dan 2016, telah terjadi perlambatan penyelenggaraan kegiatan “tidak menerima pendapat negara” (TMP) atau disclaimer.

Hasil yang memuaskan yang diperoleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (WTP) Republik Indonesia adalah suatu keharusan. Ini adalah tanggung jawab keuangan negara yang masuk dalam anggaran Kemenpora. “Hasil ini menggembirakan, sekaligus tantangan yang kita hadapi. Mencapai CAP itu tugas yang sulit. Saya kira dibandingkan dengan pemuda dan Citra Departemen Olahraga yang kurang baik di masyarakat semakin penting dan penting untuk pertahanan negara. “-Menpora yakin dengan menunjukkan kepemimpinan tertinggi kepada pegawai terendah, masyarakat akan menilai apakah ada perubahan. Ini bagus untuk Kemenpora.

Menpora dan Para karyawannya ditetapkan memiliki 5 (5) prosedur prioritas dalam lima tahun ke depan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *