TRIBUNNEWS.COM- “Konsekuensi pandemi Covid-19 memang tak terhindarkan. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Soeharto mengatakan selain itu, hampir semua negara tidak siap menyediakan sarana dan sarana yang efektif. Paten untuk menjadikan roda gigi dalam kehidupan memasuki era “kebiasaan baru” atau biasa disebut “norma baru”. Kemensos memberikan sambutan bertajuk “Kesulitan di Era Kebiasaan Baru” dalam webinar yang dipandu oleh Poltekesos di Bandung. Bandung diluncurkan pada Kamis (11/6/2020). Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah harus mencari cara yang paling tepat untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial budaya kehidupan masyarakat guna menjaga konsistensi dan kepenuhan sikap, interaksi sosial, dan perilaku sosial. – — “Modus kegiatannya harus mengikuti aturan kesehatan yang harus dilaksanakan dengan tegas, karena sulit bagi kita untuk mengatur massa, massa dan pemahaman akan makna baru ini. Dia berkata: “Kebiasaan baru membutuhkan panutan, mereka membutuhkan ketegasan kebijakan dan aturan, yang berlaku untuk semua sektor (perusahaan dan non-perusahaan) dengan standar hidup yang berbeda.” -Benny juga mengungkapkan bahwa untuk membuka jalan menuju kesejahteraan di era kebiasaan baru, ada tiga aspek yang harus dicapai. Yang penting sandang yang memadai, pangan dan rasa aman.

“Kata keamanan merupakan unsur penting. Aman bagi kesehatan, keselamatan hidup, dan aman dalam aktivitas sehari-hari warga. Realisasi ketiga unsur tersebut akan menjadi penjagaan integrasi sosial dan pemeliharaan pemerintah. Platform penting bagi integrasi etnis. Artinya, sabuk pengaman nasional tetap terjaga dengan baik, “kata Benny.

Andre, salah satu narasumber webinar juga mengungkapkan bahwa meningkatkan angka kemiskinan merupakan suatu kebutuhan untuk menggerus perekonomian nasional dalam keadaan darurat. – “PHK dan kegiatan ekonomi warga terganggu, dan beban negara semakin berat. Perlu dirumuskan strategi yang tepat untuk memperkuat pengawasan ekonomi dan menyelesaikan masalah. Di Indonesia, wajar jika P rate Indonesia meningkat lebih dari 12%. Keep? », Kata Andre. — Asep Sasa, Direktur Jenderal Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, menjadi salah satu narasumber webinar ini mengungkapkan, dalam persiapan langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim, metode yang ditempuh adalah dengan memperkuat masyarakat. Bantuan, koordinasi manajemen dan kelembagaan antar berbagai kementerian dan komisi, serta penguatan sumber daya manusia untuk perlindungan sosial, tentunya memerlukan langkah taktis dalam proses pelaksanaannya.

“Keabsahan data sudah menjadi soal tentunya. Keadaan darurat juga akan mengukur keakuratan distribusi bantuan sosial sebagai jenis bantuan lain yang dirancang untuk memperkuat upaya ekonomi masyarakat miskin Klasifikasi dan pentingnya bantuan sosial akan menjadi penting karena jenis dan karakteristik masyarakat miskin tergantung pada pilihan usaha dan lokasi geografis tempat tinggal (kota). ) Beda desa, desa, daratan, pegunungan, pesisir dan lain-lain), ”ujarnya. — di webinar yang sama, Edi Suharto mengatakan kebiasaan baru ini Perkembangan zaman akan mengoptimalkan peran berbagai potensi sumber kesejahteraan pekerja sosial, baik itu pekerja sosial jalanan, pekerja sosial komunitas atau lainnya. ”Mereka adalah pekerja terlatih yang memahami sosiologi. Wilayahnya. Juru bicara lainnya, Didiet Widiowati menambahkan, banyak potensi sumber daya di daerah yang bisa dijadikan mitra penguatan ekonomi kerakyatan. Menyikapi era baru yang biasa ini membutuhkan sinergi, “ujarnya. -Sebagai juru bicara, Asep Sasa mengatakan, penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab negara. Perpres Nomor 13 Tahun 2011 mengatur tentang pengurusan orang miskin , Dan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) -SDG, Insya Allah tahun 2024 akan tercapai, dan kemiskinan ekstrim akan mencapai nol pada tahun 2024, ”tutup Asep Sasa. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *