TRIBUNNEWS.COM-Menyiapkan kapabilitas sumber daya manusia transportasi (SDM) dalam keselamatan dan keamanan sungai, danau, dan penyeberangan (SDP) merupakan salah satu tugas penting sektor transportasi. Dalam Resolusi PM 122/2018, pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan angkutan laut SDP kini telah ditetapkan secara formal oleh arahan umum angkutan darat, sedangkan tugas tersebut sebelumnya diselesaikan oleh arahan umum angkutan laut. Oleh karena itu, Administrasi Umum Angkutan Darat telah memberikan bimbingan teknis di lingkungan transportasi SDP untuk mendukung fungsi keselamatan dan keamanan kiriman SDP.

“Untuk kita semua siapkan sarana, prasarana, regulasi, maka dalam hal ini saya mengundang rekan-rekan dari jajaran direksi TSDP dan peserta bimbingan teknis hari ini untuk bekerja sama mempercepat keselamatan dan keamanan SDP Pelaksanaan fungsi transportasi agar dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Administrasi Umum Angkutan Darat “, Direktur Dinas Perhubungan Danau dan Sungai Pandu Unianto akan dilaksanakan di Green Peak Hotel and Convention di Bogor, Jawa Barat pada Rabu (22/7) sore. “Pedoman Teknis untuk Prosedur Audit Manajemen Keselamatan Kapal” (ISM-Code) diadakan sebelum 25 Juli 2005.

Secara umum Bimtek akan membahas 2 macam material yaitu Safety Management Certificate (SMC) dan Certificate of Conformity (DOC). Melalui “Pedoman Teknis Prosedur Review Manajemen Keselamatan Kapal” (ISM-CODE) ini, Pan Du menyatakan bahwa Administrasi Umum Angkutan Darat siap memenuhi kemampuan untuk menerbitkan sertifikat manajemen keselamatan (SMC) dan dokumen kepatuhan (DOC) untuk kapal SDP. . – “Dari konsultasi teknis yang dihadiri oleh perwakilan dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat Indonesia (BPTD) dan Biro TSDP, sebanyak 35 peserta diminta untuk mendapatkan bimbingan teknis guna mempersiapkan tantangan dan permasalahan tersebut. Sebagai masyarakat yang peduli dengan keselamatan, Tuntutan layanan transportasi SDP yang nyaman dan terjamin terus tumbuh untuk mendukung pesatnya pertumbuhan ekonomi industri khususnya konektivitas wilayah, logistik dan distribusi serta Kawasan Strategis Wisata Nasional (KSPN) akan terus kita kembangkan.Saya tahu tugas-tugas tersebut tidaklah mudah Tapi saya yakin dan yakin melalui kerja keras, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak, kita bisa mewujudkannya bersama, ”tambah Pandu.

Pan Du juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa “peserta juknis akan berperan aktif dalam persiapan pelaksanaan PM 122/2018 terkait organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan berupa: — -1. Rencana perbaikan / pembangunan fasilitas SDP yaitu membangun kapal penyeberangan, bus air dan kapal patroli; —— 2. Merencanakan / meningkatkan infrastruktur SDP, yaitu membangun pelabuhan / terminal di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan rencana strategis 2020-2024; — -3. Merumuskan peraturan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang, terutama yang berkaitan dengan sertifikat keselamatan kapal SDP, lalu lintas dan navigasi, fungsi portabel, dan “patroli dan penegakan hukum” dalam SDP

4. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dengan memperkuat kerjasama dengan Poltrans SDP Palembang dan / atau BP2TL Ditjen Hubla, yaitu menyelenggarakan program pelatihan (termasuk pelatihan untuk personel patroli, STC dan operator bandara, dan pelatihan untuk keterampilan SDP lainnya);

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *