Yogyakarta TRIBUNNEWS.COM-Sesuai SK Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009, standar kapal inkonvensional berbendera Indonesia atau NCVS (standar kapal inkonvensional) perlu terus ditingkatkan untuk memastikan standar regulasi keselamatan kapal tetap dapat dipertahankan. Memenuhi persyaratan Untuk itu, dalam rangka meningkatkan dan mendapatkan masukan yang memadai dari para pemangku kepentingan atas perbaikan standar kapal inkonvensional, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan dispatch atau focus group discussion (FGD) guna membahas perubahan regulasi kementerian melalui Administrasi Umum Pelayaran. Nomor pengiriman. KM. Resolusi No. 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Nonkonvensional NCVS di Hotel Mercure Yogyakarta, Jepang dari tanggal 7 hingga 10 Oktober 2020.

Acara FGD ini diumumkan oleh kapten biro navigasi dan maritim. . Hermanta (Hermanta) atas nama Dirjen Perkapalan

Kapten Hermanta dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pengiriman kiriman ini adalah untuk mereview atau menelaah kembali regulasi yang ada sehingga regulasi yang baru dapat menyempurnakan regulasi yang ada. Saya yakin kegiatan konsinyasi ini merupakan event yang tepat, dan menjadi pendorong untuk memperbaiki dan memutakhirkan regulasi untuk mendapatkan arah yang lebih baik.Oleh karena itu, diharapkan kedepannya semua kapal dan pelaut dapat meningkatkan keselamatan dan keselamatan lingkungan laut sesuai dengan Undang-undang Maritim. Kapten Hermanta mengatakan: “Peraturan yang dirumuskan di tingkat nasional di daerah ini adalah kesatuan NKRI.” Lanjut Kapten Hermanta, selain itu, semua pemangku kepentingan harus memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi informasi. Cepat, tanpa kendala ruang dan waktu, oleh karena itu mendorong kami untuk selalu mampu merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui terobosan-terobosan kreatif dan inovatif berupa perumusan kebijakan yang tepat dan tepat. State of the Islands (State of the Islands).

“Untuk itu harus kita persiapkan bersama, Kapten Hermanta mengatakan:“ Dalam proses penerapan standar pemberlakuan kapal inkonvensional, merumuskan aturan dan regulasi yang sesuai dan memuaskan untuk menjamin kelayakan kapal berbendera Indonesia. . “— Di saat yang sama, Kapten Diaz Saputra selaku ketua penyelenggara focus group dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan utama penahanan kiriman ini adalah untuk memastikan revisi standar terkait kapal inkonvensional dapat segera dilakukan. Selesai dan diimplementasikan. Berlaku untuk kapal berbendera Indonesia yang berukuran kurang dari 500 GT dalam pelayaran domestik dan internasional atau kapal Indonesia dengan lebih dari 500 GT dalam pelayaran domestik.

Menurut Kapten Diaz, pelaksanaan kegiatan ini akan Berlangsung selama 10 hari dan berlangsung selama empat (empat) hari. Mulai 10 hingga 10 Juli 2020, di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Kantor Hukum Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal, Biro Navigasi dan Kelautan, Biro Penjaga Pantai dan Laut 50 Peserta menghadiri pertemuan yaitu Bagian Hukum Tata Usaha Umum Perhubungan dan Tata Usaha Umum Pelabuhan, Kantor Otoritas Pelabuhan dan Pelabuhan Khusus Batam (KSOP), KSOP Kelas I, KSOP Kelas II, KSOP Kelas III dan Tim TSS (Ahli SSI-COE AMSAT)

Sebagai rujukan, Peraturan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009 memuat aturan Standar Kapal Non Konvensional Indonesia (NCVS), Bendera Indonesia untuk penerbangan kapal inkonvensional dan Dirjen Perhubungan Laut No. UM.008 / 9 / 20 / Keputusan No. DJPL-12 tentang Penerapan Standar dan Juknis Kapal yang Mengibarkan Bendera Indonesia Secara Inkonvensional Dua peraturan telah diberlakukan untuk kapal yang baru dibangun yang lunasnya diletakkan pada atau setelah 1 Januari 2014, dan sejak 2013. Pembangunan kapal tua dengan kalender lelang mulai 1 Januari 2015. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *