TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (CQ) kembali mendonasikan 13 (tiga belas) kapal layar populer (Pella) kepada 13 (tiga belas) pemerintah daerah (yakni pemerintah kota dan bupati). Pada tanggal 14 Juli 2020, dilakukan upacara penandatanganan simbolis subsidi kapal di Jakarta, dan dikoordinasikan mobilisasi subsidi publik untuk kapal laut. R Agus H Purnomo, Direktur Jenderal Perkapalan, serta walikota dan bupati penerima bantuan kapal juga turut serta dalam acara tersebut.

“Alhamdullilah, meski keadaan ekonomi masih memprihatinkan akibat wabah Covid, sempat terjadi pandemi pada tanggal 19. Selasa (14/7) ini, Kementerian Perhubungan dan Administrasi Umum Angkutan Laut dapat melapor ke 13 (13) kabupaten dan kota. Penggantian 13 kapal Pelra, ”kata Dirjen Argus Purnomo. Daerah dan kota penerima bantuan kapal adalah Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Yarol, Kabupaten End, Kabupaten Pakayon, Kabupaten Lampung Timur. , Kabupaten Pesavaran, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Bangka. Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tongamus.

Menurut General Manager Agus (Agus), akuisisi kapal Pelra oleh Kementerian Perhubungan merupakan pelabuhan sasaran utama yang dimediasi oleh Administrasi Umum Perdagangan dan Pembangunan PBB (Ungan Laut) guna meningkatkan perekonomian penduduk dan Konektivitas antar berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, saat mulai memasuki lingkungan habitat yang baru beradaptasi, dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat khususnya perekonomian masyarakat di daerah terpencil, sehingga dapat merasakan dampaknya. Rencana jalan laut.

“Sekalipun keadaan masih sulit akibat Covid-19, kita” harus ingat untuk saling membantu dan mendukung agar perekonomian Indonesia tetap berfungsi dengan baik. General Manager Argus mengatakan: “Manfaatkan kesempatan ini untuk membuat kemajuan bersama dan meningkatkan hubungan antar daerah untuk mendukung rencana jalan laut secara lebih tepat.” Menurutnya, 13 kapal yang disumbangkan Pera kepada pemerintah daerah adalah 13 kapal. Adalah 35 GT dengan kapasitas penumpang 24 penumpang, 10 ton kargo, 5 awak dan kecepatan kapal 9 knot, kapal juga akan memobilisasi dokumen segera setelah memenuhi persyaratan teknis dan manajemen (termasuk integritas awak, sertifikat dan kapal) .

“Pemerintah berharap hibah kapal layar rakyat dapat bermanfaat bagi kegiatan masyarakat di daerahnya dan membantu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat sekitar di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, kapal tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal dengan cara-cara sebagai berikut: kata Argus : “Tetap menjalankan, memelihara dan memelihara serta mendaftar sebagai kekayaan negara, serta dapat berperan serta dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Kapten Wisnu Handke dalam laporannya menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2019, Kementerian Perhubungan menyelesaikan pembangunan 18 kapal Pera melalui Administrasi Umum Angkutan Laut, dengan total anggaran sebesar Rp. 410 crore, dibangun oleh 5 (lima) galangan kapal nasional di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, yang kesemuanya akan diberikan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan konektivitas.

“18 kapal Pelra (delapan belas kapal Pelra) dibangun mulai tahun anggaran 2018 hingga 2019. Awal tahun 2020 sudah diserahkan ke 5 pemerintah daerah, dan saat ini sudah tidak kurang dari 13 kapal Pelra.” Hui (14/7) Dikatakan oleh Kapten Wisnu Handoko: “Ini diserahkan kepada 13 (13) pemerintah daerah dan kota di Indonesia oleh Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan.

Menurut Kapten Wisnu sejauh ini, sebanyak 118 (seratus delapan belas kapal telah dialokasikan sesuai standar pemerintah daerah, 24 kapal (24 kapal) diserahkan pada 2017, dan 89 kapal (delapan kapal) diserahkan pada 2018. 19) detil informasi, dan lima (lima) kapal telah diserahkan pada tahun 2007 pada awal tahun 2020. – Juga menurut Kapten Capt Wisnu, dari penggunaan kapal pelra diberikan kepada pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir Sejak terpantau situasi tersebut, setiap pemerintah daerah telah menggunakan kapal ini sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing, dan sebagian sudah digunakan untuk angkutan penumpang.Antara Kepulauan Tara dan subkawasan, ada yang kemudian dijadikan kapal pesiar, dan ada pula yang digunakan untuk angkutan kargo, karena bahkan pada pemilu lalu kapal ini memiliki ruang kargo sekitar 5 ton, dan kapal ini juga. Dapat digunakan untuk mengangkut materi pemilihan.

“Tentunya ini menjadi contoh dan bukti yang baik bagi pemerintah daerah yang ingin menggunakan kapal pelra subsidi semaksimal mungkin saat ini. Subsidi kapal pelra sama dengan kapal sebelumnya dan berfungsi sebagai subsidi pemerintah daerah. Asset input, “ujarnya. Kapten Wisnu .

Kali ini, Djafar Achmad selaku Bupati atas nama Ende mewakili pemerintah daerah yang telah menerima bantuan kapal Pella. Ia mengatakan bahwa pihak dan Pemkot penerima bantuan kapal menyatakan siap dan semaksimal mungkin. Menggunakan dan memelihara kapal serta memanfaatkannya sebagai aset pemerintah daerah untuk mendukung program tol laut dan meningkatkan konektivitas antar daerah di daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah masing-masing. Jafar menyimpulkan, pemerintah daerah juga berharap ke depan Kementerian Perhubungan terus menggarap pembangunan fasilitas maritim melalui Administrasi Umum Angkutan Laut agar Indonesia menjadi hub maritim dunia.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *