TRIBUNNEWS.COM-Faktanya, transportasi laut di perairan Indonesia dapat menyebabkan kecelakaan laut dan menyebabkan pencemaran tumpahan minyak atau merusak lingkungan laut dan sungai. -Oleh karena itu, Indonesia sangat membutuhkan sistem aksi untuk merespon cepatnya tumpahan minyak. , Benar dan terkoordinasi.

Ketika Ahmad, kepala Penjaga Laut dan Pantai, menjabat sebagai salah satu juru bicara “Right of the Seas”, dia membuat rekomendasi untuk mencegah dan mencemari laut. , Rabu (2 September 2020) di Jakarta.

Webinar maritim yang diselenggarakan oleh Departemen Pengembangan Hukum Angkatan Laut Indonesia. Laksamana Kresno Buntoro menjabat sebagai Kepala Departemen Hukum Angkatan Laut Indonesia.Beberapa pembicara diantaranya Administrasi Umum Angkutan Laut , Direktur Biro Transportasi, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut dan Pesisir Kementerian Perhubungan, Universitas Kuala Lumpur, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dan Biro Pos dan Telekomunikasi Indonesia. Pembawa acara TV One menjadi pembawa acara Slickbar Indonesia.

Ahmad memaparkan beberapa kejadian pencemaran laut dalam sambutannya yang membutuhkan koordinasi yang cepat, tepat dan tepat dengan berbagai instansi terkait, termasuk tumpahan minyak akibat ledakan anjungan Sumur Montara . Di perairan blok West Atlas Australia Barat dan Laut Timor, lokasinya berada di 120 41’LS 1240 32’BT, yang menyebabkan terjadinya kebocoran minyak (light crude oil) dan gas hidrokarbon yang diperkirakan mencapai 400 barel (64 ton) per hari. / Day) 21 Agustus 2009 “Demikian pula dengan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan pada tanggal 31 Maret 2018 disebabkan oleh kebocoran pipa bawah laut PT. Ahmed mengatakan Pertamina Refinery (Persero) ( RU) V Balikpapan dari Dermaga Lawe-lawe di Penajam, Negeri Pasir Utara hingga Balikpapan RU V, dan tumpahan minyak di anjungan YYA-1 milik PHE ONWJ terjadi pada 12 Juli 2019, ”kata Ahmed. Lebih rinci, Ahmad menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran adalah masuk atau masuknya hidrokarbon dan / atau bahan lain di perairan dan pelabuhan, sehingga melebihi ketentuan yang berlaku. Standar kualitas.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perpres 109 Tahun 2006 yang mengatur bahwa penanganan darurat tumpahan minyak laut merupakan tindakan cepat, tepat dan terkoordinasi yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tumpahan minyak laut. Penyebaran tumpahan minyak di laut dan dampak lingkungan dari tumpahan minyak di laut meminimalkan kerugian dan kerusakan masyarakat. Lingkungan laut. “Oleh karena itu, tumpahan minyak laut perlu ditangani dengan cepat, tepat dan baik, dan koordinasi antara instansi terkait harus terkoordinasi. Untuk meminimalkan t Ahmed mengatakan:” Dia telah kehilangan masyarakat dan merusak lingkungan laut. . “-Ahmed juga menjelaskan, saat ini untuk merespon keadaan darurat tumpahan minyak di laut sudah diatur dalam Perpres. Nomor 109 tahun 2006 tentang pencegahan tumpahan minyak di laut. Sesuai dengan regulasi, Indonesia sudah mengaturnya. Tindakan tanggap tersebut dibagi menjadi 3 level (level tiga), yaitu level 1, level 2, dan level 3. -Menurutnya level 1 merupakan klasifikasi tanggap darurat terhadap tumpahan minyak yang terjadi secara internal maupun eksternal DLKP dan DLKR. Pelabuhan, Unit operasi migas atau unit bisnis lainnya dapat dikelola oleh fasilitas, infrastruktur, dan personel yang disediakan oleh pelabuhan atau unit operasi migas atau unit kegiatan lainnya (level 2), dan merupakan kategori yang menangani masalah berikut: situasi Pelabuhan DLKP dan DLKR Atau kecelakaan tumpahan minyak terjadi di dalam atau di luar unit usaha migas atau unit bisnis lainnya, dan sarana, prasarana dan personel pelabuhan atau operasi migas tidak dapat menangani unit atau kegiatan lain yang dilakukan oleh unit di bawah level 1.

Sekaligus ketiga Level adalah unit usaha rahasia yang merespon situasi darurat jika terjadi tumpahan minyak atau pelabuhan DLKP dan DLKR atau unit operasi minyak dan gas bumi atau kegiatan lainnya, tidak dapat dilakukan oleh sarana, prasarana, dan personel yang tersedia di wilayah berdasarkan Level 2 Pengelolaan, atau tidak dapat dikelola di seluruh wilayah satu negara bagian di Republik IndonesiaAhmad menjelaskan: “Jika sarana, prasarana, atau personel setingkat ini tidak dapat menangani tumpahan minyak, maka pengelolaan tumpahan minyak di setiap tingkat akan diperkuat.” Di saat yang sama, terkait prosedur operasi penanganan tumpahan minyak, Ai Hamed mengatakan, jika terjadi tumpahan minyak di Tersus / TUKS / badan usaha pelabuhan / dinas lain, maka Tersus / TUKS / badan usaha pelabuhan / dinas lain akan mengendalikan tumpahan minyak dan melaporkan tumpahan tersebut ke bandara terdekat. Sebagai koordinator misi (MC), Syahbandar akan memulai operasi darurat tumpahan minyak dan berkoordinasi dengan unit terkait lainnya untuk membantu sarana, prasarana dan personel pelabuhan yang terkena tumpahan minyak yang tidak dapat merespon tumpahan minyak tersebut. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *