JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Menteri Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Nomor M / 8 / HK.04 / V / 2020 tentang Perlindungan Pekerja Akibat Penyakit Virus Corona 2019 (Covid -19) dalam Rangka Keselamatan Kecelakaan Kerja Menerapkan rencana saat penyakit akibat kerja terjadi. -Menimbang jumlah kasus penularan pekerja / pekerja, SE pada 28 Mei 2020 membahas Covid-19 kepada gubernur di seluruh Indonesia yang beberapa diantaranya meninggal dunia.

Keluarnya SE ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja Covid-19 dapat digolongkan sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK) dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan oleh faktor pajanan yang disebabkan oleh kegiatan kerja yaitu berkelompok. Faktor biologis pemaparan. / Dan / atau Pekerja yang menderita penyakit akibat kerja (PAK) akibat Covid-19 berhak atas manfaat Program Keselamatan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan peraturan Peru. Menaker Ida Jakarta, kata Senin (6 Juni 2020). 19 yaitu (1) Tenaga medis, termasuk tenaga medis dan tenaga medis yang bertanggung jawab merawat / merawat pasien di rumah sakit, lembaga kesehatan dan / atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat merawat / merawat pasien yang terinfeksi Covid. -19;

“Tenaga medis ini, yaitu dokter, dokter gigi, ahli medis dan dokter gigi spesialis, perawat, bidan, insinyur biomedis dan teknolog laboratorium medik, apoteker (seperti apoteker dan teknisi farmasi) dan Masyarakat, seperti ahli epidemiologi kesehatan, mengatakan: “Bertekad untuk merawat pasien yang terinfeksi Covid-19. -Mereka termasuk layanan kebersihan, pekerja binatu, dan lainnya; dan (3) tim relawan yang bertanggung jawab untuk memerangi pandemi Covid-19.

Selain itu, Sekretaris Tenaga Kerja SE, Ida, meminta gubernur untuk memastikan bahwa setiap pengusaha (perusahaan / instansi / instansi / organisasi) di tempat kerja berisiko terpapar Covid-19 agar dapat mencapai kondisi terbaiknya. Pekerjaan preventif telah memaksimalkan keamanan posisi Covid-19 K3, sehingga tidak ada kasus PAK karena Covid-19 telah memenuhi ketentuan dan standar K3 serta protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian.Tanggung jawab Covid-19

– Selain itu, SE juga mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan pekerja / pekerja dengan pekerjaan berisiko khusus / spesifik harus mendaftarkan pekerja / pekerja tersebut dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan pekerja / pekerja tersebut akan menerima manfaat JKK.

‚ÄúPemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja / pekerja dalam program JKK BPJS Ketenagakerjaan, apabila pekerja / pekerja telah mengalami PAK akibat Covid -19, maka pemberi kerja memberikan hak untuk memperoleh manfaat dari program JKK. Sesuai dengan persyaratan kepesertaan yang sah, “Dia berkata.

Menaker Ida juga mengimbau kepada Kepala Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan di bidang K3 dan jaminan sosial. JKK berencana menyelesaikan perbedaan pendapat saat menetapkan PAK, karena penerapan Covid-19 mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pekerja sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, “kata Aina Menac. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *